Orde Baru, Freemason dan Pater Beek

http://swaramuslim.net/more.php?id=A891_0_1_0_M

35 Tahun Sejarah Latar Belakang Politik dan Intelejen Indonesia di bawah Soeharto (Orde Baru)
John Helmi Mempi - Umar Abduh
BANGSA Indonesia memiliki catatan sejarah perjalanan budaya dan peradaban politik kemanusiaan yang gelap dan kelabu. Setelah republik berada di bawah rezim militeris Orde Baru Soeharto, yang dikenal dengan kebijakan politik destruktif atau program dekonstruksi terhadap masyarakat dan bangsanya sendiri selama kurun waktu tiga dasawarsa.

Seperti diketahui, sejarah perjalanan politik dan kekuasaan rezim Orde Baru menggelar sistem kekuasaan tirani (diktator-otoriter) menerapkan rekayasa dan kekerasan yang kejam atas bangsa ini. Dimulai sejak awal peralihan kekuasaan republik ini terjebak dalam tiga skenario besar yang secara tidak langsung merupakan program berorientasi pada agenda politik Barat. Disebut demikian karena situasi dan kondisi sistem politik, sosial-ekonomi Indonesia saat itu boleh dikata sedang luluh-lantak, berantakan akibat tekanan Barat. Setelah berhasil menggulingkan Soekarno, Soeharto sukses memanfaatkan peluang dan kesempatan menapak untuk membangun kekuatan dan kekuasaan rezim militeristik.

Rezim militer Orde Baru menggelar kebijakan politik yang dikondisikan bagi keperluan masa depan politik, ambisi kekuasaan sekaligus menyesuaikan posisi Indonesia sebagai agen strategis kepentingan Barat (Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya). Sangat disadari penyesuaian politik kepentingan dan kebijakan strategis tersebut dilatari pengaruh politik-ideologi global, yaitu kekuatan Barat yang sekuler pro kapitalis. Penyesuaian terhadap kepentingan Barat tersebut dilakukan Orde Baru dengan tujuan pragmatis, demi berlangsungnya kekuasaan sekaligus memperoleh bantuan militer, pangan serta utang yang berlanjut hingga sekarang. Program penyesuaian tersebut adalah membangun ideologi pro¹ dan secara tidak langsung menjadi kapitalistis dan anti Komunis sekaligus anti Islam melalui nasionalisme sempit ideologi Pancasila seraya merintis program destruksi-dekonstruksi terhadap peta kekuatan politik yang cenderung berkiblat kepada Demokrasi dan Islam.

Berdasarkan kenyataan sejarah budaya dan peradaban politik 35 tahun di bawah rezim Orde baru mengindikasikan adanya grand schenario yang dijalankan rezim Soeharto sejak tampil ke permukaan antara lain:

1. Menggelar politik rekayasa intelejen dalam rangka stigma (pembusukan, pemojokan sekaligus mendistorsi) terhadap peta kekuatan Islam, antara lain menghidupkan gerakan neo NII melalui Ali Murtopo. Dimulai sejak tahun 1966 ² era hegemoni militer yang loyal dan berideologi militer Soehartois - Ali Murtopois terus belanjut dan gentanyangan hingga sekarang. Seluruh rekayasa intelejen Negara rezim Orde Baru dilakukan dalam rangka menjalankan pembusukan terhadap peta kekuatan gerakan Islam melalui provokasi dan adu domba, baik dalam partai atau organisasi maupun antar golongan, antar agama sekaligus menjebak masyarakat muslim masuk dalam jaringan aksi kekerasan teror, ekstremisme, radikalisme dan makar. ³

2. Menggelar kebijakan politik buka pintu bagi masuknya sentimen, kepentingan dan kekuatan politik barat yang pro-kapitalis dan sekuler (di bawah kordinasi jaringan Freemasonry, Jessuit dan sebagainya) yang oleh kalangan Islam dianggap sebagai bagian dari program Kristenisasi di Asia Tenggara. Kecurigaan terhadap program ‘Kristenisasi‘ itu timbul akibat dominasi para politisi dan para perwira berlatar belakang Kristen, terutama kalangan Katholik, yang menempati posisi strategis dalam jajaran birokrasi Golkar sebagai partai penguasa, dan jajaran militer Indonesia, serta dominannya think tank Golkar, CSIS (Centre for Strategic and International Studies) sebagai ‘pemerintah bayangan’ dan merupakan kepanjangan tangan intelejen CIA, MI-6, Mossad dan Belanda maupun untuk kepentingan jaringan Freemasonry, Katholik ordo Jessuit dan sebagainya yang berlangsung selama dua dasawarsa pertama pada era kepresidenan Soeharto dan terus berlanjut hingga kini. ⁴

3. Menggelar budaya politik totalitarian, melalui konsep Dwifungsi ABRI dan budaya demokrasi Pancasila-nasionalisme sempit, ekstrim dan otoriter –yang dikemas dalam konsep asas tunggal Pancasila / UUD’45 sebagai satu-satunya konsep ideologi sebagai sumber hukum dan tata nilai bangsa Indonesia. Sebuah konsep dan obsesi penyelenggaraan sistem nasionalisme dalam bentuk Negara totaliter yang sekaligus dinyatakan demokratis dan humaniter. ⁵

Dengan ketiga pilar inilah sinergi kekuasaan sipil, militer dan intelejen berhasil digelar Orde baru menjadi sebuah kekuatan dan kekuasaan yang berwujud sistem dan kelembagaan yang luar biasa, kuat dan stabil. Konsep Dwifungsi ABRI selanjutnya diisi dengan nafas militerisasi build-in melalui dua wajah yaitu Dwifungi teritorial dan struktural. Dwifungsi teritorial terwujud dalam bentuk struktur birokrasi sipil dan militer yang hirarkis dan pararel dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai kelurahan/desa. Mendagri adalah pengendali hirarki birokrasi sipil yang bertanggungjawab kepada presiden. Pararel dengan hirarki birokrasi sipil adalah hirarki militer dari Dephankam/Mabes TNI, Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa. Menhankam dan Panglima TNI adalah pengendali utama hierarkhi militer yang bertanggung jawab hanya kepada presiden.

Dwifungi skruktural yang hadir dalam bentuk kekaryaan TNI/Polri atau keterlibatan mereka dalam jabatan sipil, sehingga hampir semua jabatan sipil yang strategis dimasuki militer, baik di wilayah eksekutif (dari gubernur sampai dengan lurah/ kepala desa) maupun legislatif (MPR, DPR sampai DPRD II). Dalam birokrasi sipil terdapat pula Ditjen Depdagri, Ditsospol dan Kantor Sospol sebagai aparat intelejen sipil dan aparat ideologis untuk melakukan indoktrinasi kepada masyarakat dan regulasi terhadap aktivitas politik dan sosial. Militer selalu nimbrung dalam pengendalian pemerintahan sampai di tingkat kabupaten dan kecamatan. Mereka tampil melalui forum Muspida yang terdiri dari Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, dan Kepala Pengadilan, di tingkat kecamatan melalui forum Muspika yang memberi ruang bagi Danramil dan Kapolsek untuk ikut mengontrol pemerintah dan rakyat.

Dwifungsi ABRI tidak hanya merambah bidang politik dan kemasyarakatan, tapi sampai bidang ekonomi. Salah satu bentuk konkretnya berupa "premanisme". Dwifungsi ABRI menjadi ancaman dan penghalang serius bagi demokratisasi keamanan dan bahkan stabilitas sosial-politik. Analisis ini bertolak belakang dengan ideologisasi Dwifungsi ABRI yang mengandaikan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator. Meski pada masa Orde Baru stabilitas nasional relatif mapan, tapi bersifat semu karena lebih kuatnya budaya rekayasa politik dan intelejen diikuti dengan matinya demokrasi, merajalelanya kekerasan, dan kuatnya supremasi militer, sementara elemen-elemen sipil dalam posisi lemah.

Dengan program inilah antara kebijakan politik pemerintah, intelejen dan militer maupun pelaksana politik di lapangan menjadi tidak bisa dibedakan. Apalagi setelah program tersebut diterapkan sampai ke tingkat Koramil-Babinsa (Badan Pembinaan Desa) dan Polsek-BINMAS (tingkat Kecamatan). Di bidang keamanan, kehadiran militer terlihat dalam realitas melembaganya intervensi Sistem Hankamrata. Semua elemen masyarakat lokal dipaksa terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan di wilayah masing-masing di bawah "pembinaan" polisi dan tentara. Pembentukan Babinsa, Binkamtibmas, Hansip, Kamra maupun Siskamling merupakan perwujudan dari sistem Hankamrata. Intervensi Hankamrata telah membentuk pola hubungan antara masyarakat dan "militer/polisi” dalam mengelola masalah keamanan dan meciptakan pola ketergantungan masyarakat terhadap militer/polisi di bidang keamanan dan politik serta ekonomi.

Di sini tentara dan polisi menjadi terlibat dalam penanganan masalah keamanan desa. Dalam kesadaran semu warga masyarakat, tentara dan poIisi tidak berbeda jenis profesinya, tetapi hanya berbeda tingkat semata, Polisi menangani masalah keamanan yang bersifat mikro atau masalah kriminal kecil, sedangkan tentara menangani keamanan yang bersifat makro, seperti keributan massa dan yang bersifat instabilitas sosial-poIitik di desa. Polsek melakukan pembinaan siskamling sekaligus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keamanan warga. Koramil dan Babinsa berkutat dengan kewaspadaan terhadap kelompok yang membahayakan negara seperti bekas anggota DI-TII atau Muslim Fundamentalis (ektrem kanan) dan PKI (ektrem kiri). Pembinaan militer/tentara terhadap warga desa dalam hal keamanan berdampak melemahnya kesadaran hak dan tanggungjawab mereka dalam menangani masalah yang sebetulnya dapat diselesaikan oleh mereka sendiri.

Strategi Campur Tangan Politik Freemasonry dan Gerakan Katholik Ordo Jessuit Dalam Politik Orde Baru

Konspirasi kekuatan politik dan ideologis antara rezim Suharto dengan kekuatan Barat (Amerika Serikat, Inggris dan Israel) antara lain ditempuh dengan cara menggandeng dan mengakomodir masuknya organisasi Zionis FREEMASONRY dengan membangun eksistensi jaringan, peran, keterlibatan dalam pembangunan Indonesia – orde baru.

Zionis FREEMASONRY sendiri, sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya NKRI tahun 1945 mampu menempatkan posisinya secara taktis strategis di hadapan kekuatan Islam yang mayoritas. Melalui semangat nasionalisme yang dimiliki Sukarno, kekuatan dan agen FREEMASON Indonesia mampu memaksakan diplomasi politiknya terhadap tokoh-tokoh (politisi) Islam kepada satu keadaan, yaitu memberikan toleransi dan kompromi terhadap tuntutan FREEMASON untuk menerima konsep NKRI.

Selanjutnya pengaruh nilai filosofis FREEMASONRY terhadap NKRI, Dasar Negara, Konstitusi Negara dan lambang Negara maupun Bendera Negara yang menggelar semangat aliran “Humanisme Sekuler” yang secara strategis, gencar dan berkelanjutan ditancapkan kedalam pola pikir dan pemahaman di lingkungan politisi, birokrat, intelejen dan militer akhirnya berhasil mengungguli dan menggeser semangat “Spiritualisme” sebagaimana yang dimiliki politisi Islam.

Melalui ajang dan momentum kerjasama dalam hal pembinaan intelejen dan kemiliteran dengan CIA (Amerika Serikat) MI-6 (Inggris) MOSSAD (Israel) dan Belanda rekrutmen jaringan agen FREEMASONRY terhadap tokoh dan kader intelejen / militer Indonesia berjalan dan mengakar.

Tindak lanjut dari pergeseran falsafah, paham dan makna Revolusi, Kemerdekaan, NKRI, Dasar Negara, Konstitusi Negara dan lambang Negara maupun Bendera Negara dari Islam ke Sekuler di zaman orde lama Sukarno, dan pengaruh kekuatan FREEMASONRY semakin memperkuat dan mempertegas, baik dalam hal kepentingan maupun eksistensi jaringannya.

Di era orde baru Suharto, FREEMASONRY turut berhasil mengendalikan jalannya kekuasaan rezim Suharto melalui kader-kader FREEMASONRY yang berjubah ordo Jesuit, di bawah Frater Beek. Menurut penuturan beberapa mantan intel senior baik yang berlatar sipil maupun Angkatan Darat dan mantan kader Beek, Suharto sendiri diyakini sejak masih menjadi perwira menengah sudah menjadi anggota FREEMASONRY jalur Belanda Frater Beek SJ, ⁶ sehubungan dengan posisi sang istri, Tien Suhartinah yang lebih dahulu direkrut dan menjadi ummat Katholik ordo Jessuit.

Sejak berpangkat pamen, Suharto telah menjalin hubungan dengan Liem Sioe Liong dan nama-nama lain yang akhirnya berperan menjadi agen FREEMASON yang berjubah Lions Club dan Rotary Club.

Ketika krisis politik di Indonesia di bawah Sukarno memanas, baik akibat komunisme maupun provokasi Inggris terhadap Malaysia, kader-kader FREEMASON yang ada di militer dan dinas intelejen Indonesia seperti Soeharto, Yoga Sugama, Ali Murtopo, Soedjono Humardani, Pitut Suharto, Benny Murdani dan Hendropriyono justru menjalankan agenda politik CIA.

Kegagalan missi politik, militer dan intelejen Indonesia di Kalimantan Barat (PGRS/Paraku) bentukan BPI di bawah Subandrio dalam rangka berkonfrontasi dengan Malaysia justru merupakan kemenangan telak para jenderal FREEMASON Indonesia. Giliran selanjutnya, atas bantuan dan petunjuk CIA, para agen FREEMASON Indonesia merancang skenario bagi penggulingan Sukarno sekaligus memberangus tokoh-tokoh dan organisasi komunis di Indonesia.

Setelah berhasil menjalankan skenario pemberontakan PKI, dan para jenderal kader FREEMASON tersebut secara leluasa merancang berbagai program konspirasi dengan agen FREEMASON yang sudah disiapkan sejak lama di Indonesia seperti melalui organisasi gereja Katholik seperti ordo Jessuit, ordo Carmel dan sebagainya, demikian halnya dengan organisasi gereja Protestan seperti Bethani, Al-Shadday dan Nehemia.

Dari sinilah konspirasi kekuatan politik dan ideologis Katholik Jessuit di bawah Frater Jopie Beek SJ dengan militer di masa Orde Baru di bawah Soeharto, berhasil membangun dikotomi, semangat kebencian dan permusuhan yang mendalam antara kekuatan ideologi, massa dan komunitas politik Islam dengan Kristen (Katholik dan ordo-ordo yang dimilikinya, Protestan dan ordo-ordo yang dimilikinya dan lain sebagainya).

Posisi dan sikap kekuatan politik ideologi Katholik ordo Jessuit yang dimotori Frater Jopie Beek SJ yang telah menempatkan diri sebagai pihak yang anti (menentang dan memusuhi) kekuatan politik ideologi Islam, dimanfaatkan dengan baik oleh pihak militer Orde Baru sebagai ajang latihan sekaligus praktek operasi intelejen. Modal konspirasi dengan kalangan Katholik Jesuit selanjutnya diimbangi dengan gelar konspirasi dengan kekuatan ideologi Islam gerakan politik berlatar konstitusional (masyarakat partai Masyumi) dan yang berlatar politik inkonstitusional dan konfrontatif (masyarakat gerakan fundamentalis Negara Islam Indonesia dan yang sejenis).

Konspirasi terhadap dua kekuatan ideologi dan politik keagamaan yang bertentangan tersebut membawa implikasi terhadap prinsip baku bagi kinerja dan operasi intelejen Indonesia. Frater Jopie Beek pun ternyata sepakat terhadap kiat dan modus provokasi terhadap bahaya Islam bagi kaum minoritas Katholik, Protestan dan sebagainya, demikian pula sebaliknya provokasi dan agitasi pihak militer dan intelejen terhadap kalangan Islam.

Dalam perkembangannya, militer dan operasi intelejen memberikan proteksi serta kemudahan terhadap program Kristenisasi dan berbagai hal yang dapat menyulut rasa benci dan kecewa kalangan Muslim. Terhadap kalangan muslim, militer dan intelejen membeberkan semangat anti Islam dari kalangan Katholik Jesuit yang sangat pro dan mampu mengendalikan militer dan Orde Baru dengan segala rencananya, baik jangka pendek dan jangka panjang. Bahan permainan inilah yang akhirnya menjadi trade mark gaya penetrasi dan infiltrasi intelejen terhadap berbagai gerakan yang hendak dijaring, dikendalikan dan kelak pasti dihancurkannya.

Frater Jopie Beek SJ Menurut George Junus Aditjondro (Mantan kader Beek, dalam organisasi Jessuit Indonesia - Kasebul)

Pada awal Orde Baru, komunitas Katholik di Indonesia sangat berada di bawah pengaruh pemikiran dan sikap politik Pater J. Beek, seorang Jesuit berkebangsaan Belanda yang sangat anti Komunis dan anti Islam, sudah memimpin Kursus Kader Katholik (KKK) sejak sebelum keberhasilan kudeta militer di bawah pimpinan Soeharto tahun 1965-1966.

Beek juga berperan dalam menaikkan Soeharto ke kursi kepresidenan tahun 1968 dengan salah satu sebab adalah istri Soeharto (Tien) beragama Katholik. Sejak kemunculan Soeharto, Beek berhasil mendekatkan diri dengan sang jendral melalui dua orang Asisten Pribadi Soeharto, yakni Jendral Ali Murtopo dan Jendral Soedjono Hoemardani, masing-masing didampingi oleh Yusuf dan Sofyan Wanandi, dua orang kader Pater Beek.

Kedekatan Beek dengan tentara didasarkan pada strategi ‘pilihlah yang terbaik di antara yang jelek’ (minus malum) yang dianutnya, disebarkannya di kalangan kader-kader organisasi-organisasi massa Katholik di Indonesia. Setelah gerakan Komunis di Indonesia dihancurkan tentara, berdasarkan catatan sejarah, Beek melihat ada dua ancaman yang dihadapi kaum Katholik di Indonesia. Kedua ancaman itu sama-sama berwarna hijau, yaitu Islam dan militer. Namun Beek yakin, ancaman militer bisa dinilai lebih kecil (minus malum) dibandingkan dengan ancaman gerakan politik Islam, karena PKI dalam sejarahnya ternyata dibentuk oleh anggota Syarikat Islam.

Berdasarkan pikiran itulah Beek merangkul tentara melalui program KASEBUL (Kaderisasi Sebulan/Kawan Sebulan) dan program Teologi Pembebasan bagi kader-kader Katholik di daerah Jogjakarta, Salatiga, Semarang dan Jakarta Timur. Pembentukan Golkar dan ormas-ormas yang berafiliasi ke Golkar, selama dasawarsa pertama Orde Baru didominasi kader-kader didikan KKK dan Kasebul, yang diarahkan oleh CSIS (Centre for Strategic and International Studies).

Gereja Katholik menerapkan strategi “satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda”. Di satu kelompok Jesuit, Beek menerapkan politik anti komunis dan anti Islam, di kelompok yang lain Beek menerapkan strategi merangkul kelompok kiri dan bersahabat dengan kelompok Islam. Umumnya kelompok ini berasal dari ordo PROJO yaitu ordo lokal yang lahir dan berkembang di wilayah pulau Jawa.

Kader-Kader Beek pada tahun 70-an banyak direkrut sebagai anggota OPSUS. Kader-kader Beek yang masih aktif hingga saat ini adalah Frans Magnis Soeseno, Harry Tjan Silalahi, Sofyan Wanandi, Julius Darmaatmadja, dll. Beek terlihat terakhir oleh Kader PRD pada saat latihan militer bersama dengan kelompok Moro dan NPA di Philipina pada tahun 1987.

Di Philipina Beek terlihat aktif membantu mengkosolidasikan kelompok-kelompok Komunis dan Muslim untuk melawan Rezim Marcos. Proses yang dilakukan Beek persis sama dengan proses yang terjadi di Amerika Selatan, di mana gerilyawan-gerilyawan Sandinista dan kelompok kiri lainnya dibentuk dan dibantu pihak Gereja Katholik ordo Jesuit, untuk melawan pemerintah. Organisasi Operasi Jesuit di Amerika Selatan dikenal dengan sebutan organisasi “BLACK POPE”.

Sebenarnya Jesuit bukanlah sebuah Ordo tetapi merupakan sayap militer dari Vatikan terlihat dan dari catatan sejarah sejarah pembentukan Orde Jesuit. Metode KASEBUL adalah metode pelatihan militer, kader-kader tesebut dilatih dan di bawah pengawasan pihak Militer.

Mentor-mentor KASEBUL berasal dari Militer yang beragama Katholik. Menurut pengakuan beberapa anggota KASEBUL Angkatan tahun 90-an, pembukaan kaderisasi dilakukan oleh Benny Moerdani, yang dikenal dengan sebutan “Omm Seram” oleh kalangan Katholik. Beberapa Jendral yang menjadi Mentor KASEBUL di antaranya: Brigjen (Purn) Ingnatius Soeprapto, Mayjen (Purn) Ignatius Pranowo dll.

Strategi untuk memusuhi Islam politik dan bermesraan dengan militer itu sejak awal sebetulnya sudah ditentang banyak rohaniwan dan cendekiawan Katolik, seperti Chris Siner Key Timu yang selanjutnya masuk dalam kelompok Petisi 50, Romo Mangunwijaya yang sangat akrab dengan almarhum Kiai Hamam dari Pesantren Pabelan, Muntilan, dan Jesuit-Jesuit lain, seperti Romo Danuwinata dan Pater Dahler, yang kemudian menyelenggarakan kursus-kursus politik bagi kader-kader gerakan mahasiswa Katholik yang lebih terbuka dan bersikap kritis terhadap militer dan para pemilik modal besar.

Banyak kader dan sahabat Romo Mangun, Romo Danuwinata, dan Pater Dahler terjun aktif dalam aksi-aksi pro-demokrasi di Indonesia sejak dini sampai saat penumbangan rezim Soeharto, mulai dari gerakan anti-Taman Mini tahun 1971 sampai dengan gerakan mahasiswa menentang SI MPR November 1998, di mana sejumlah mahasiswa Unika Atma Jaya gugur. Namun sampai saat Soeharto menyadari bahwa kedekatannya dengan kelompok ‘Katolik kanan’ bahwa strategi itu menjadi duri dalam daging dalam hubungannya dengan gerakan Islam politik di Indonesia, antara Soeharto dan kelompok di seputar CSIS terjadi simbiose mutualistis yang sangat akrab.

Para jendral dan politisi yang termasuk pendukung CSIS akhirnya mudah mendapatkan promosi, para pengusaha yang rajin mendukung kebutuhan keuangan CSIS mudah mendapatkan konsesi-konsesi bisnis, sementara tokoh-tokoh Katolik penentang Soeharto malah dipecat dari lembaga tempat mereka bekerja akibat tekanan aparat negara.

Chris Siner Key Timu, misalnya, dipecat dari kedudukannya sebagai Pembantu Rektor III Unika Atma Jaya Jakarta. Sementara Romo Danuwinata diberhentikan dari Sekretariat MAWI, yang sekarang telah berubah menjadi Kantor Wali gereja Indonesia (KWI), setelah ia aktif mengembangkan pemikiran-pemikiran pedagogi dan teologi pembebasan dari Amerika Latin di Indonesia.

Namun semenjak Soeharto mulai berbulan madu dengan tokoh-tokoh cendekiawan Islam yang terhimpun dalam ICMI, dan menunaikan ibadah Haji, melalui aparat intelejen militer Soeharto mulai memusuhi kalangan CSIS, dan menuduh kedua bersaudara Wanandi, Jusuf dan Sofyan, berkolusi dengan PRD dalam kasus ledakan bom di Tanah Tinggi, Jakarta. ⁷

Dalam hubungannya dengan dampak moral, politik dan piskologis akibat doktrin Beek terhadap kalangan Katholik yang berkonspirasi dengan militer-Ali Murtopo, Aditjondro juga mengingatkan tentang korelasi kemungkinan tetap berlanjutnya kebijakan militer yang masih menjalankan politik intelejen untuk menciptakan semangat dan mental fundamentalisme, zona dan akar konflik etnis maupun keagamaan dalam masyarakat bangsa Indonesia, George Junus Aditjondro menjelaskan:

Pater Beek memang sudah lama meninggal dunia, dan program kaderisasinya sudah lama mati karena ditinggalkan atau disaingi oleh kalangan Jesuit yang non konservatif maupun oleh tokoh-tokoh awam Katholik lainnya di luar CSIS. Dengan meninggalnya Ali Murtopo, dukungan terhadap CSIS juga semakin memudar, apalagi ketika basis dukungan terhadap Golkar bergeser dari kalangan Katholik ke kalangan HMI, berkat orang-orang seperti Abdul Gafur dan Akbar Tanjung. Walau sejauh ini tidak ditemukan bukti mengenai latihan kemiliteran namun praktek-praktek kaderisasi eksklusif semacam ini, dan prasangka-prasangka penuh bias yang ditularkannya adalah amat buruk, dan bertentangan dengan program penguatan masyarakat sipil. Ini adalah praktek-praktek yang tidak boleh diulangi lagi pada masa yang akan datang. Tidak mengherankan pula jika kursus-kursus kaderisasi yang eksklusif semacam ini tidak mungkin akan digerebek oleh aparatus Negara di era kepemimpinan Jendral Murdani misalnya, karena diselenggarakan dengan sepengetahuan mereka. Menurut data lapangan hal ini dilakukan juga untuk konflik di Poso, Maluku dan rencana mendatang di Pontianak.

Sejumlah kalangan mengatakan, kedekatan Soeharto dengan sejumlah jenderal yang beragama Kristen, khususnya Maraden Panggabean dan Benny Murdani, bukanlah indikator bahwa jenderal-jenderal itu merupakan pimpinan, otak, atau pendukung suatu ‘gerakan fundamentalis Kristen yang ingin mendirikan negara Kristen Raya’. Tapi itu sekedar pilihan politis sang diktator selama dalam dua dasawarsa pertama kekuasaannya, ketika ia menganggap bahwa para perwira dan birokrat yang beragama Kristen merupakan alat pendukung kekuasaannya yang paling setia. Begitu juga anggapan sang diktator terhadap umat yang tergabung dalam gereja-gereja Kristen –baik Katolik maupun Protestan– di Indonesia (sampai sejumlah pimpinan gereja mulai membangkang, seperti kasus HKBP yang sudah disinggung di depan, didahului oleh para pimpinan gereja di Papua Barat dan Timor Lorosae).

Berbagai prasangka bias, bahkan cenderung sesat-pikir mungkin juga dipengaruhi oleh pengamatan yang keliru tentang besarnya peranan gereja dalam perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia di Timor Lorosae dan Papua Barat, apalagi dengan kemerdekaan politik (kemerdekaan ekonomi belum) yang telah dicapai di Tilos. Ini sama sekali bukan indikasi bahwa Tilos telah menjadi “negara Kristen”, khususnya lagi, “negara Katholik”. Anggapan demikian malah menafikan peranan para pemuda Tilos keturunan Arab yang beragama Islam dalam perjuangan kemerdekaan itu, mengikuti jejak Mar’ie Alkatiri, Sekjen FRETILIN yang kini menjadi Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Peranan Gereja Katolik yang cukup menonjol dalam perjuangan kemerdekaan Tilos, terutama dalam dasawarsa terakhir, selain karena figur Uskup Belo, juga didorong oleh faktor politik bahwa hanya rumah ibadahlah dan organisasi agama yang masih dapat beroperasi dengan relatif bebas di masa penjajahan Indonesia, berkat pengakuan adanya agama yang diakui secara resmi, dan juga karena warganegara Indonesia harus memilih satu di antara ke-4 agama yang diakui secara resmi (sekali lagi, Katolik dan Protestan bukan dua agama, tapi dua gereja yang didasarkan pada agama yang sama).

Setelah kemerdekaan politik tercapai peranan politik Uskup Belo langsung merosot, dan juga jumlah orang muda yang menghadiri ibadah di gereja juga merosot drastis. Hampir serupa keadaannya di Papua Barat, di mana berkat dukungannya yang kuat pada hak-hak asasi orang Papua, kedua gereja yang sudah lebih berakar di Tanah Papua, yakni Gereja Katolik dan GKI di Tanah Papua, juga sering dituding sebagai pendukung gerakan Papua merdeka.

Padahal, seperti di Tilos, kemerdekaan juga menjadi aspirasi sejumlah pemuda Papua beragama Islam di daerah Fakfak dan Kepulauan Raja Ampat, yang mengalami Islamisasi oleh Kesultanan Tidore ratusan tahun yang lalu. Sekjen Presidium Dewan Papua, Taha al-Hamid, adalah salah seorang di antara mereka. Namun dengan licik ia sekarang dirangkul Yorris Raweyai, tokoh Papua binaan Cendana, yang berusaha mengempeskan gerakan kemerdekaan itu.

Sekali lagi, tidak pernah ada cita-cita para nasionalis Papua itu untuk mendirikan “negara Kristen Papua”, walaupun nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Kristen tentu saja mengilhami para nasionalis Papua yang memperjuangkan kemerdekaan negeri mereka. Ini semua perlu dibeberkan, untuk menunjukkan tentang betapa menyesatkannya propaganda yang dalam brosur LJ/FAWJ, misalnya, dalam rekrutmen orang-orang muda dari Jawa, yang sangat miskin pengetahuan sejarah tentang berbagai pergolakan di Kepulauan Nusantara bagian Timur, lalu mencekoki mereka dengan sebuah teori konspirasi yang tidak punya dasar ilmiah walau sebesar biji zarrah pun.

Pater Jopie Beek SJ menurut Richard Tanter

Pater Beek, adalah seorang misionaris Jesuit, yang meninggal tahun 1986/1987 (?), Beek menanamkan pengaruh (doktrin) yang cukup kuat di kalangan Katholik, khususnya kalangan Katholik etnis Tionghoa pada periode akhir Demokrasi Terpimpin maupun pada awal Orde Baru; banyak di antara kadernya yang kemudian menduduki pos intelijen. Beek beralih menjadi warga negara Indonesia pada sekitar tahun 1970-an, ketika pemerintahan Orde Baru menawarkan paket yang serupa pada sekitar 50-an misionaris asal Belanda.

Pada sekitar periode ini, ia menanggalkan nama “van” yang diwarisi dari orangtuanya; bahkan mungkin lebih awal lagi. Pengaruh utamanya dijalarkan lewat kursus-kursus yang ia selenggarakan bagi kaum muda Gereja, dengan memanfaatkan dana-dana dari paroki maupun diosis, atau pun bahkan dari sumber-sumber luar negeri (termasuk Australia).

Beek mengawali proyeknya di tahun 1950-an, bersama dengan sejumlah kecil Jesuit lainnya, termasuk Pastor Melchers dan Djikstra; kesemuanya ini yang memiliki pengaruh cukup besar dalam percaturan politik di Indonesia. Di mana masing-masing menata jaringan yang serupa dengan ‘kerajaan’ personal, tetapi dalam wilayah yang berbeda dan tetap saling berkoordinasi.

Secara pribadi, Beek adalah seorang yang menimbulkan kesan kuat, yaitu seorang yang powerful, sanggup menghadirkan visi yang artikulatif, berkenaan dengan peran Gereja dalam masyarakat. Beek Seorang yang menarik dan mudah merebut kepercayaan secara personal. Seorang yang sangat aktif, senantiasa melibatkan dirinya dalam rentang aktivitas yang sedemikian luas.

Pada periode menjelang peristiwa 1965, Beek sudah mengantisipasi soal perebutan kekuasaan oleh kaum Komunis dan ia terlibat dalam persiapan gerakan Katholik bawah-tanah. Dalam periode akhir Demokrasi Terpimpin, Djikstra juga terlibat dalam ormas-ormas Pancasila yang anti-Komunis. Beek dan sekutunya dalam gerakan ini membangun koperasi-koperasi berbasiskan di desa, koperasi simpan-pinjam, bank, dlsb. Tiap jaringan komunitas tersebut memiliki koordinator untuk masalah-masalah social. Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) juga menjadi basis gerakan serta aktivitas kader-kader mereka. Fokus utama Beek adalah pada pelatihan bagi aktivitas-aktivitas semacam itu, dan bukannya keterlibatan secara langsung.

Visi Beek pribadi atas peran Gereja, Gereja harus berperan dalam mengatur Negara kemudian mengalokasikan orang-orang yang tepat untuk bekerja di dalam dan melalui negara. Dalam hal ini ia menuai sejumlah penentangan dari simpatisan Jesuit pada umumnya yang berusaha untuk mengkonstruksi organisasi-organisasi berbasiskan komunitas yang berada di luar negara. Ia juga mendapatkan tentangan dari serikat-serikat lainnya maupun kaum awam yang tidak sepakat dengan akvitas politik Beek yang terlalu mencolok, maupun dukungan Beek atas pemerintahan Soeharto, dan secara lebih khusus lagi atas segmen khusus di dalamnya pada tahun 1970-an, yakni arus OPSUS-GOLKAR.

Bagi Beek, ada dua musuh besar baik bagi Indonesia maupun bagi Gereja adalah Komunisme dan Islam, di mana ia melihat keduanya memiliki banyak keserupaan: sama-sama memiliki kualitas ancaman. Pasca 1965, posisi militant yang anti-Islam digaungkan dengan arus dominan yang berlaku dalam kepemimpinan Angkatan Darat ketika itu. Indonesia yang diidealkan Beek adalah Indonesia yang nasionalistik, non-Islamik, dengan golongan Kristen mendapatkan tempat yang istimewa, sambil mendukung pemerintahan bergaya GOLKAR. Pemihakan semacam ini dibenarkan Beek, dengan dalih sungguh pun banyak kesalahan yang dibuat oleh Soeharto, watak Komunis maupun Islam yang tidak dapat diterimanya, membuatnya tidak bisa memilih lain, selain memberikan dukungan atas the lesser evil.

Keterlibatan aktif Beek pada masa itu secara fisik dalam demonstrasi-demonstrasi di jalan raya Jakarta, sehingga nyaris menyelubungi latar-belakangnya sebagai orang asing. Beek pernah terlibat secara sangat aktif dalam rivalitas pada tahun-tahun sebelum maupun pasca 1965, antara arus kelompok intelijen Katholik dengan arus kelompok PSI yang juga terlibat dalam aktivitas-aktivitas intelijen bawah-tanah (Aktivitas-aktivitas PSI ini juga melibatkan sel-sel yang diasosiasikan satu jaringan dengan Prof. Soemitro, di mana salah-satu anggotanya adalah Soe Hok Gie).

Beek menyelenggarakan kursus-kursus satu-bulanan secara reguler, bagi mahasiswa, aktivis, maupun kaum muda pedesaan. Dengan menghadirkan pastor maupun rohaniwan, sebagai bagian dari program kaderisasi; pelatihan ketrampilan kepemimpinan, kemampuan berbicara di hadapan publik, ketrampilan menulis, ‘dinamika kelompok’, serta analisis sosial.

Dalam prakteknya, kursus-kursus tersebut mengambil model campuran, perpaduan dari teknik-teknik pendidikan Jesuit dan Komunis, berbasiskan disiplin-diri yang kuat. Kursus/pelatihan-pelatihan ini diselenggarakan dengan pendekatan yang amat brutal atas para pesertanya: para calon kader bahkan kerap kali diharuskan saling menghajar/memukul rekan-rekan sepelatihannya sendiri, dihina dengan keharusan merangkak di lantai yang penuh dengan kotoran, sesi-sesi harian yang panjang penuh dengan umpatan/caci-makian, melontarkan kritik atas kelemahan sesama peserta, dibangunkan secara mengejutkan di tengah malam buta.

Setelah hari-hari yang melelahkan, dalam jam tidur yang amat pendek, dan lain sebagainya, hasil akhirnya adalah: menjadi seorang kader yang sepenuhnya setia, patuh kepada Beek secara personal; menjadi orangnya Beek seumur hidup, yang bersedia melakukan apa saja baginya. Ketika para kader itu dipulangkan ke habitat asalnya, orang-orang muda ini kemudian diminta untuk menghasilkan laporan bulanan atas segala hal yang mereka dengar, lihat di dalam organisasi masing-masing, yang dilakukan untuk Beek dan demi Beek seorang. Secara bertahap Beek membangun untuk kepentingan dirinya, sebuah jaringan-kerja intelijen personal. Bagi pimpinan-pimpinan Gereja yang mendukung program Beek, maka hasilnya tentu akan memuaskan.

Pada akhir tahun 1960-an, Beek mendapatkan tugas untuk melatih guru-guru di Irian Jaya, sebuah wilayah dengan mayoritas Kristen, dalam rangka mempersiapkan voting bagi penentuan nasib Irian Jaya. Dalam hal ini, maupun dalam sekian banyak aktivitas lainnya pada periode ini, Beek amat erat terlibat dengan OPSUS-nya Ali Moertopo; ⁸ khususnya melalui Center for Strategic and International Studies (CSIS), beserta dengan dua pengikutnya utamanya: Harry Tjan Silalahi dan Jusuf Wanandi (Liem Bian Kie). Sepanjang periode ini secara reguler Beek mensirkulasikan paket dokumen yang berisikan laporan-laporan berkenaan dengan peristiwa maupun aktivitas-aktivitas tertentu, beserta paket analisis sosial, dan garis aksi/tindakan yang perlu dijalankan.

Sementara Beek mungkin tidak memiliki keterlibatan personal dalam aspek-aspek yang lebih teknis dalam aktivitas OPSUS pada masa itu, namun logika dari posisi yang dipropagandakannya, secara tidak langsung telah mendatangkan kebutuhan, jika perlu menerabas batasan-batasan hukum (melanggar hukum) demi mencapai tujuannya. Metode-metode yang diperkenalkannya selama kursus kaderisasi tentu mendorong para kadernya untuk menghalalkan pendekatan “dengan cara apa pun demi [tercapainya] tujuan” dalam politik.

Betapa pun, setidaknya ada satu klaim serius bahwa Beek mungkin memiliki keterlibatan dengan para pembuat plot utama peristiwa Gestok 1965. Wertheim⁹ melaporkan bahwa Beek: “menyampaikan pada seorang sahabatnya beberapa bulan sebelum meletusnya peristiwa Gestok, bahwa ia merasa amat berat hati meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu karena alasan kesehatannya, karena ia yakin bahwa sebuah peristiwa yang mirip dengan pengulangan Peristiwa Madiun (1948) akan segera terulang lagi, dalam skala yang lebih besar, yang akan berakhir dengan kekalahan mutlak PKI.”

Aktivitas semacam ini ternyata tidak pernah mendapat pujian secara menyeluruh dalam kalangan Gereja di Indonesia, dan khususnya menjelang akhir hidupnya, Provincial Jesuit beserta para pimpinan Gereja lainnya justru berupaya menyingkirkan dia. Namun agaknya hierarki Gereja pun mengalami kesukaran untuk menindak Beek, walau pun ia berhasil dipaksa untuk kembali ke Belanda. Salah seorang kolega Beek ada yang mengomentari, “Di tataran teori gagasan-gagasan Beek boleh-boleh saja, namun dalam tataran praktek ia menjadi kotor”. ¹⁰ Pengaruhnya kini terbukti dalam pandangan-pandangan pro-GOLKAR dari sejumlah anak-didiknya, yang kemudian menduduki posisi berpengaruh di Gereja.

Secara reguler Beek juga berkunjung ke Australia dan bekerja dengan pimpinan National Civic Council, B.A. Santamaria. Sejumlah pendanaan Beek agaknya juga datang dari sumber-sumber luar negeri yang bersimpati seperti itu. Setidaknya sebagian dari kontak-kontak pra-1975 antara intelijen Indonesia dan Australia atas Timor (walau bukan berarti seluruhnya) agaknya berasal dari jalur yang satu ini.

Seorang adik kandung Jusuf Wanandi, Pastor Markus Wanandi, S.J. dari Semarang, yang juga didikan Beek dengan ‘cetakan’ yang serupa di atas. Salah satu mata-rantai yang menarik berkenaan dengan kisah sepak-terjang Beek ini adalah kenyataan bahwa ia adalah pastor yang memberikan pemberkatan pernikahan W.S. Rendra dengan istri pertamanya. ¹¹

PENGAKUAN KOES BERSAUDARA DI BAWAH KORDINASI DAN PEMBINAAN INTELEJEN

Harian KOMPAS MINGGU edisi 30 Mei 2004 – LEBIH JAUH DENGAN KOES BERSAUDARA
Di Penjara Glodok

Episode ini, sudah banyak diungkap media massa. Tanggal 29 Juni 1965 personel Koes Bersaudara ditangkap dan ditahan di Penjara Glodok, yang kini dikenal sebagai kompleks pertokoan itu. Alasannya, mereka dijebloskan ke penjara karena menggelar musik yang "ke-Barat-Barat-an", yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan politik pada masa itu. Nomo sempat menuturkan, bagaimana kisah hidup mereka di balik terali besi selama tiga bulan. Ada tahanan yang iba terhadap mereka, namanya Oom Ging. Si oom ini iba melihat jatah makanan anak-anak ini. "Oom Ging lalu memberi sayuran yang ditanam sendiri. Belakangan saya tahu, tanaman itu diberi pupuk dari kotoran Oom Ging sendiri. Waduh...," cerita Nomo sambil tertawa.

Yang tidak banyak diketahui orang, seperti dituturkan Yok Koeswoyo, sebenarnya mereka dimasukkan penjara pada masa itu sebagai bagian untuk menjadikan Koes Bersaudara sebagai intelijen tandingan (counter intelligence) di Malaysia. Saat itu, Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia.

"Zaman dulu ada KOTI (Komando Operasi Tertinggi). Kami direkrut oleh beliau-beliau, komandannya Kolonel Koesno dari Angkatan Laut. Dibikin seolah-olah pemerintah yang ada tidak senang sama kami, lalu kami ditangkap. Dalam rangka ditangkap inilah kami nanti secara diam-diam keluar dan eksodus ke Malaysia. Di sana kami dipakai sebagai counter intelligence. Namun, pas keluar dari penjara pada tanggal 29 November, meletus G30S," cerita Yok.

Jadi masuk penjara itu hanya sebuah jalan menuju fase berikutnya?

"Ya, jadi dibentuk opini seolah-olah kami tidak suka pada Soekarno," jawab Yok.

Waktu masuk penjara ada perasaan menyesal atau tidak?

"Tidak, kita menyadari itu kok."

Ini tak pernah terungkap ya?

"Ya, selama ini kita selalu rapet. Kami ikut menjaga rahasia negara. Di KOTI itu kami masuk D3, kami bisa dibangunkan, tapi bisa juga ditidurkan."

Hal sama, katanya dilakukan kelompok ini di paruh pertama tahun 1970-an (sebelum Timor Timur bergabung menjadi wilayah Indonesia, atau ada pula yang menyebut sebagai proses aneksasi), untuk Timor Timur. Dalam rangka "proyek politik" ini, katanya lahir lagu semacam Diana (lagu itu bercerita mengenai putri petani, bernama Diana. Perhatikan, Diana adalah nama yang tidak umum untuk petani di Jawa.) Ingat juga lagu Da Silva.

Anda masuk ke Timor Timur ?

"Kami berangkat ke sana. Kami bikin pertunjukan di gedung. Waktu menuju Hotel Turismo, ada orang Timur yang mendekat dan menggedor-gedor mobil kami sambil berteriak-teriak, ’Viva Presidente Soeharto!’ Waktu kami pulang dari Timor Timur kami disambut sama Adam Malik di Tanah Abang," ucap Yok. (Markas CSIS, Tanah Abang – red.)

Seru ya....

"Setelah mengalami itu semua, nasionalisme kami tambah tebal. Itu makanya ada lagu Nusantara I, II, dan seterusnya."

FOOTNOTE

1. Ideologi pro bukan ideologi independen sebagaimana falsafah Pancasila hasil olah pikir Soekarno – Founding Fathers Republik Indonesia.



2. Masuknya sentimen, kepentingan dan kekuatan politik barat yang pro-kapitalis dan sekuler (Salibis Vatikan dan Zionis) yang mengemban program kristenisasi ke Asia Tenggara, dalam rangka menciptakan perimbangan terhadap peta kekuatan ideologi Islam. Di antaranya melalui aksi campur tangan yang berlanjut dengan tindakan aneksasi terhadap wilayah Tim-Tim yang mayoritas Katholik dan secara resmi masih berstatus jajahan Portugal ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tahun 1976 kemudian direkayasa secara tidak jelas alasannya sebagai politik integrasi yang tak terelakkan bagi Indonesia. Selain itu orde baru didikte untuk menggelar aksi penangkapan dan pemberangusan secara tidak serius terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Operasi intelejen busuk orde baru terhadap dua kasus tersebut secara langsung atau tidak langsung sebenarnya sekaligus berfungsi untuk menipu dan menghibur serta menunjukkan kepada masyarakat tentang betapa besar sikap nasionalisme dan keberpihakan pemerintah atau negara kepada ummat muslim. Selebihnya kebijakan tersebut adalah untuk memicu bagi munculnya sentimen agama di kalangan kristiani Internasional sekaligus membangun serta menyebarkan semangat dan kekuatan fundamentalisme kristen di seluruh wilayah Indonesia. Dan kini potensi kekuatan fundamentalisme kristen di Indonesia secara terselubung atau bahkan nyata-nyata telah berada di bawah kontrol dan sponsor penuh, kepentingan serta pengaruh politik Barat (Salibis-Zionis) antara lain Belanda, Australia dan persemakmuran Inggris dan Amerika beserta agen-agennya di Asia seperti Singapore, Jepang, Taiwan, Fillippine dan Timor Leste.



3. Tokoh Intelejen Orde Baru sekelas Gembel Sediono, mantan bawahan Ali Moertopo memberikan apresiasi unik terhadap Islam dan kekuatan politik Islam, beliau berpendapat: Agama yang paling baik itu Islam, yang mengajarkan konsep demokrasi di dunia ini Islam, yang konsisten dengan konsep demokrasi juga Islam. Tapi Islam tidak boleh hidup di Indonesia. – Dialog dari hati ke hati dengan Tim CeDSoS, Juni 2004, di kediaman Bapak Gembel Sediono. Cipete - Jaksel



4. Masuknya sentimen, kepentingan dan kekuatan politik barat yang pro-kapitalis dan sekuler (Salibis Vatikan dan Zionis) yang mengemban program kristenisasi ke Asia Tenggara, dalam rangka menciptakan perimbangan terhadap peta kekuatan ideologi Islam. Di antaranya melalui aksi campur tangan yang berlanjut dengan tindakan aneksasi terhadap wilayah Tim-Tim yang mayoritas Katholik dan secara resmi masih berstatus jajahan Portugal ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tahun 1976 kemudian direkayasa secara tidak jelas alasannya sebagai politik integrasi yang tak terelakkan bagi Indonesia.
   
   
5. Selain itu orde baru didikte untuk menggelar aksi penangkapan dan pemberangusan secara tidak serius terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Operasi intelejen busuk orde baru terhadap dua kasus tersebut secara langsung atau tidak langsung sebenarnya sekaligus berfungsi untuk menipu dan menghibur serta menunjukkan kepada masyarakat tentang betapa besar sikap nasionalisme dan keberpihakan pemerintah atau negara kepada ummat muslim. Selebihnya kebijakan tersebut adalah untuk memicu bagi munculnya sentimen agama di kalangan kristiani Internasional sekaligus membangun serta menyebarkan semangat dan kekuatan fundamentalisme kristen di seluruh wilayah Indonesia. Dan kini potensi kekuatan fundamentalisme kristen di Indonesia secara terselubung atau bahkan nyata-nyata telah berada di bawah kontrol dan sponsor penuh, kepentingan serta pengaruh politik Barat (Salibis-Zionis) antara lain Belanda, Australia dan persemakmuran Inggris dan Amerika beserta agen-agennya di Asia seperti Singapore, Jepang, Taiwan, Fillippine dan Timor Leste.



6. Masuknya sentimen, kepentingan dan kekuatan politik barat yang pro-kapitalis dan sekuler (Salibis Vatikan dan Zionis) yang mengemban program kristenisasi ke Asia Tenggara, dalam rangka menciptakan perimbangan terhadap peta kekuatan ideologi Islam. Di antaranya melalui aksi campur tangan yang berlanjut dengan tindakan aneksasi terhadap wilayah Tim-Tim yang mayoritas Katholik dan secara resmi masih berstatus jajahan Portugal ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tahun 1976 kemudian direkayasa secara tidak jelas alasannya sebagai politik integrasi yang tak terelakkan bagi Indonesia.
   
   Selain itu orde baru didikte untuk menggelar aksi penangkapan dan pemberangusan secara tidak serius terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Operasi intelejen busuk orde baru terhadap dua kasus tersebut secara langsung atau tidak langsung sebenarnya sekaligus berfungsi untuk menipu dan menghibur serta menunjukkan kepada masyarakat tentang betapa besar sikap nasionalisme dan keberpihakan pemerintah atau negara kepada ummat muslim. Selebihnya kebijakan tersebut adalah untuk memicu bagi munculnya sentimen agama di kalangan kristiani Internasional sekaligus membangun serta menyebarkan semangat dan kekuatan fundamentalisme kristen di seluruh wilayah Indonesia. Dan kini potensi kekuatan fundamentalisme kristen di Indonesia secara terselubung atau bahkan nyata-nyata telah berada di bawah kontrol dan sponsor penuh, kepentingan serta pengaruh politik Barat (Salibis-Zionis) antara lain Belanda, Australia dan persemakmuran Inggris dan Amerika beserta agen-agennya di Asia seperti Singapore, Jepang, Taiwan, Fillippine dan Timor Leste.



7. Masuknya sentimen, kepentingan dan kekuatan politik barat yang pro-kapitalis dan sekuler (Salibis Vatikan dan Zionis) yang mengemban program kristenisasi ke Asia Tenggara, dalam rangka menciptakan perimbangan terhadap peta kekuatan ideologi Islam. Di antaranya melalui aksi campur tangan yang berlanjut dengan tindakan aneksasi terhadap wilayah Tim-Tim yang mayoritas Katholik dan secara resmi masih berstatus jajahan Portugal ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tahun 1976 kemudian direkayasa secara tidak jelas alasannya sebagai politik integrasi yang tak terelakkan bagi Indonesia.
   
   Selain itu orde baru didikte untuk menggelar aksi penangkapan dan pemberangusan secara tidak serius terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Operasi intelejen busuk orde baru terhadap dua kasus tersebut secara langsung atau tidak langsung sebenarnya sekaligus berfungsi untuk menipu dan menghibur serta menunjukkan kepada masyarakat tentang betapa besar sikap nasionalisme dan keberpihakan pemerintah atau negara kepada ummat muslim. Selebihnya kebijakan tersebut adalah untuk memicu bagi munculnya sentimen agama di kalangan kristiani Internasional sekaligus membangun serta menyebarkan semangat dan kekuatan fundamentalisme kristen di seluruh wilayah Indonesia. Dan kini potensi kekuatan fundamentalisme kristen di Indonesia secara terselubung atau bahkan nyata-nyata telah berada di bawah kontrol dan sponsor penuh, kepentingan serta pengaruh politik Barat (Salibis-Zionis) antara lain Belanda, Australia dan persemakmuran Inggris dan Amerika beserta agen-agennya di Asia seperti Singapore, Jepang, Taiwan, Fillippine dan Timor Leste.



8. Masuknya sentimen, kepentingan dan kekuatan politik barat yang pro-kapitalis dan sekuler (Salibis Vatikan dan Zionis) yang mengemban program kristenisasi ke Asia Tenggara, dalam rangka menciptakan perimbangan terhadap peta kekuatan ideologi Islam. Di antaranya melalui aksi campur tangan yang berlanjut dengan tindakan aneksasi terhadap wilayah Tim-Tim yang mayoritas Katholik dan secara resmi masih berstatus jajahan Portugal ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tahun 1976 kemudian direkayasa secara tidak jelas alasannya sebagai politik integrasi yang tak terelakkan bagi Indonesia.
   
   Selain itu orde baru didikte untuk menggelar aksi penangkapan dan pemberangusan secara tidak serius terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Operasi intelejen busuk orde baru terhadap dua kasus tersebut secara langsung atau tidak langsung sebenarnya sekaligus berfungsi untuk menipu dan menghibur serta menunjukkan kepada masyarakat tentang betapa besar sikap nasionalisme dan keberpihakan pemerintah atau negara kepada ummat muslim. Selebihnya kebijakan tersebut adalah untuk memicu bagi munculnya sentimen agama di kalangan kristiani Internasional sekaligus membangun serta menyebarkan semangat dan kekuatan fundamentalisme kristen di seluruh wilayah Indonesia. Dan kini potensi kekuatan fundamentalisme kristen di Indonesia secara terselubung atau bahkan nyata-nyata telah berada di bawah kontrol dan sponsor penuh, kepentingan serta pengaruh politik Barat (Salibis-Zionis) antara lain Belanda, Australia dan persemakmuran Inggris dan Amerika beserta agen-agennya di Asia seperti Singapore, Jepang, Taiwan, Fillippine dan Timor Leste.



9. Masuknya sentimen, kepentingan dan kekuatan politik barat yang pro-kapitalis dan sekuler (Salibis Vatikan dan Zionis) yang mengemban program kristenisasi ke Asia Tenggara, dalam rangka menciptakan perimbangan terhadap peta kekuatan ideologi Islam. Di antaranya melalui aksi campur tangan yang berlanjut dengan tindakan aneksasi terhadap wilayah Tim-Tim yang mayoritas Katholik dan secara resmi masih berstatus jajahan Portugal ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tahun 1976 kemudian direkayasa secara tidak jelas alasannya sebagai politik integrasi yang tak terelakkan bagi Indonesia.
   
   Selain itu orde baru didikte untuk menggelar aksi penangkapan dan pemberangusan secara tidak serius terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Operasi intelejen busuk orde baru terhadap dua kasus tersebut secara langsung atau tidak langsung sebenarnya sekaligus berfungsi untuk menipu dan menghibur serta menunjukkan kepada masyarakat tentang betapa besar sikap nasionalisme dan keberpihakan pemerintah atau negara kepada ummat muslim. Selebihnya kebijakan tersebut adalah untuk memicu bagi munculnya sentimen agama di kalangan kristiani Internasional sekaligus membangun serta menyebarkan semangat dan kekuatan fundamentalisme kristen di seluruh wilayah Indonesia. Dan kini potensi kekuatan fundamentalisme kristen di Indonesia secara terselubung atau bahkan nyata-nyata telah berada di bawah kontrol dan sponsor penuh, kepentingan serta pengaruh politik Barat (Salibis-Zionis) antara lain Belanda, Australia dan persemakmuran Inggris dan Amerika beserta agen-agennya di Asia seperti Singapore, Jepang, Taiwan, Fillippine dan Timor Leste.



10. Masuknya sentimen, kepentingan dan kekuatan politik barat yang pro-kapitalis dan sekuler (Salibis Vatikan dan Zionis) yang mengemban program kristenisasi ke Asia Tenggara, dalam rangka menciptakan perimbangan terhadap peta kekuatan ideologi Islam. Di antaranya melalui aksi campur tangan yang berlanjut dengan tindakan aneksasi terhadap wilayah Tim-Tim yang mayoritas Katholik dan secara resmi masih berstatus jajahan Portugal ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tahun 1976 kemudian direkayasa secara tidak jelas alasannya sebagai politik integrasi yang tak terelakkan bagi Indonesia.
    
    Selain itu orde baru didikte untuk menggelar aksi penangkapan dan pemberangusan secara tidak serius terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Operasi intelejen busuk orde baru terhadap dua kasus tersebut secara langsung atau tidak langsung sebenarnya sekaligus berfungsi untuk menipu dan menghibur serta menunjukkan kepada masyarakat tentang betapa besar sikap nasionalisme dan keberpihakan pemerintah atau negara kepada ummat muslim. Selebihnya kebijakan tersebut adalah untuk memicu bagi munculnya sentimen agama di kalangan kristiani Internasional sekaligus membangun serta menyebarkan semangat dan kekuatan fundamentalisme kristen di seluruh wilayah Indonesia. Dan kini potensi kekuatan fundamentalisme kristen di Indonesia secara terselubung atau bahkan nyata-nyata telah berada di bawah kontrol dan sponsor penuh, kepentingan serta pengaruh politik Barat (Salibis-Zionis) antara lain Belanda, Australia dan persemakmuran Inggris dan Amerika beserta agen-agennya di Asia seperti Singapore, Jepang, Taiwan, Fillippine dan Timor Leste.



11. Masuknya sentimen, kepentingan dan kekuatan politik barat yang pro-kapitalis dan sekuler (Salibis Vatikan dan Zionis) yang mengemban program kristenisasi ke Asia Tenggara, dalam rangka menciptakan perimbangan terhadap peta kekuatan ideologi Islam. Di antaranya melalui aksi campur tangan yang berlanjut dengan tindakan aneksasi terhadap wilayah Tim-Tim yang mayoritas Katholik dan secara resmi masih berstatus jajahan Portugal ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tahun 1976 kemudian direkayasa secara tidak jelas alasannya sebagai politik integrasi yang tak terelakkan bagi Indonesia.
    
    Selain itu orde baru didikte untuk menggelar aksi penangkapan dan pemberangusan secara tidak serius terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Operasi intelejen busuk orde baru terhadap dua kasus tersebut secara langsung atau tidak langsung sebenarnya sekaligus berfungsi untuk menipu dan menghibur serta menunjukkan kepada masyarakat tentang betapa besar sikap nasionalisme dan keberpihakan pemerintah atau negara kepada ummat muslim. Selebihnya kebijakan tersebut adalah untuk memicu bagi munculnya sentimen agama di kalangan kristiani Internasional sekaligus membangun serta menyebarkan semangat dan kekuatan fundamentalisme kristen di seluruh wilayah Indonesia. Dan kini potensi kekuatan fundamentalisme kristen di Indonesia secara terselubung atau bahkan nyata-nyata telah berada di bawah kontrol dan sponsor penuh, kepentingan serta pengaruh politik Barat (Salibis-Zionis) antara lain Belanda, Australia dan persemakmuran Inggris dan Amerika beserta agen-agennya di Asia seperti Singapore, Jepang, Taiwan, Fillippine dan Timor Leste.

John Helmi Mempi
Direktur Eksekutif CeDSoS (Center for Democracy and Social Justice Studies)
Graha ANUGERAH lantai 3, Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta 12780
Tel/Fax. 021 - 7983265

Umar Abduh
Sekjen CeDSoS (Center for Democracy and Social Justice Studies)
Penulis buku “Al-Zaytun Sesat” dan “Al-Zaytun Gate”
Penyunting buku KIGIR (Konspirasi Intelijen dan Gerakan Islam Radikal)
Anggota Tim Penyusun buku Di Balik Berita Bom Kedutaan Besar Australia & Skandal Terorisme.
HP: 0815 8614 8611, e-mail: umarabduh@gmail.com


Sumber : cedsos.com

DIASPORA MURID PATER BEEK DAN KAUM SOSIALIS

http://meilono.50webs.com/politik/diaspora.html

Murid-murid Pater Beek yang dulu mendorong kelahiran Golkar,

Kini banyak masuk ke PDIP perjuangan.

Apa sasaran mereka? Kristenisasi?

Kecemasan akan terjadinya marjinalisasi umat kristen/katolik pernah di tulis dengan baik oleh mantan anggota dewan direktur CSIS J Soedjati Jiwandono. Ia menangkap, sejak sebelum pemilu 1992, ada kecemasan diantara kalangan katolik, tentang prospek peranannya di masa depan. ;

Gejala marginalisasi itu katanya, dilihat umat katolik dari berubahnya Golkar dan suasana anggota DPR/MPR setelah Pemilu 1992. ”Disitulah [Golkar dan DPR?MPR-Red] banyak orang Katolik sejak awal orde baru berpartisipasi dalam kehidupan politik,” tulis Soedjati dalam bukunya ‘Gereja dan Politik’.

Tokoh katolik lainnya Romo Dick Hartoko, pernah menuturkan tentang keterlibatan seorang pastur dari ordo Jesuit Pater Beek, dalam pembentukan Golkar. ”Awal mula dari Golkar adalah ide seorang romo Jesuit Beek,” ujar Dick seperti ditulis tempo. Menurutnya, Beek punya kedekatan dengan salah seorang pendiri CSIS Ali Moertopo, yang ketika itu aktif di Opsus dan BAKIN.

Sumber tekad yang dekat dengan kalangan militer menuturkan, di seputar 1950-an, Pater Beek telah banyak mendidik Sarjana Katolik yang militan. Pendidkan dilakukan di asrama mahasiswa Realino, yang terletak di Yogyakarta. Pusat pendidikan kemudian dipindah ke Klender Jakarta Timur, melalui wadah Yayasn Samadi.

Dalam buku ‘Soemitro dan Peristiwa Malari’, mantan Pangkopkamtib ini pun menyebut-nyebut nama Pater Beek. Soemitro mengungkapkan, ia menerima banyak laporan tentang siapa di belakang studi bentukan Ali Moertopo. Laporan yang di terimanya menyebut, lembaga itu dibentuk Ali bersama Soedjono Humardani, sebagian golongan katolik, dan sekelompok orang Tionghoa yang umumnya berafiliasi ke Pater Beek.Tak bisa di pungkiri, lembaga yang di maksud Soemitro adalah CSIS.

Masih menurut Soemitro, hubungan Pater Beek dengan orang Katolik lainnya tak selamanya serasi. Bahkan, mantan pejabat beragam Katolik juga tak menyukai kelompok Beek ini. Dick Hartoko pun mengakuinya. Dick sendiri cuma mau mengamati gerakan Beek ini tanpa terlibat.

“Jendral Sutopo Yuwono menurut pengakuannya pernah meminta Vatikan supaya Pater Beek dipindah dari Indonesia”. tutur Soemitro. Beek pun sempat ditarik, tapi tak lama kemudian balik lagi pada 1974, tahun ketika peristiwa Malari meletus.

Sumber tekad mengungkapkan, menjelang peristiwa Malari, BAKIN menemukan suatu dokumen yang terkenal dengan nama dokumen Pater Beek, yang berkaitan dengan tragedi itu. Dokumen ini menyebutkan beberapa nama yang terlibat dalam organisasi itu. Nama–nama itu antara lain Liem Bian Kun, Cosmas Batubara, Thomas Suyatno, Leo Tomasoa, Batubara, Fredi Latumahina, Harry Tjan Silalahi dan Jacob Tobing.

Beberapa nama tersebut, kini masih banyak yang aktif di Golkar.Tapi ada juga yang di PDI Perjuangan, seperti Jacob Tobing.Tapi ketua PPI ini menolak bila dikatakan punya kaitan dengan Beek. ”Itulah yang membedakan saya dengan kader lainnya” tuturnya.

Sumber tekad di tubuh PDI Perjangan, Jacob memang tak begitu menonjolkan gerakan katoliknya. ”Ia lebih mirip sebagai seorang Kapitalis Demokrat, yang mirip kebanyakan orang PSI,”tuturnya.

Maka itu, kata sumber ini, Jacob pun mudah membangun jaringan dengan sosialis lainnya. ia menyebut di tubuh PAN ia banyak berhubungan dengan Christianto Wibisono dan Goenawan Mohammad di Golkar dengan Fredi Latumahina dan Marzuki Darusman. Di lingkaran Habibie dengan Adnan Buyung Nasution, serta pengusaha James Riadi dan Glenn Yusuf. Hubungan sejenis juga terjalin dengan pengusaha Jacob Oetomo.

Sementara di PDI Perjuangan, Kelompok Jacob ini berkolaborasi dengan sayap Protestan dan Purnawirawan militer seperti Sabam Sirait dan Theo Syafei. ”Mereka bekerjasama pula dengan orang sosialis seperti Arifin Panigoro, tuturnya sementara Meilono, ia diidentifikasi sebagai orang-orang bergaris PNI yang khas gaya Moh Hatta yang juga cenderung sosialis.

Kelompok–kelompok inilah, kata sumber yang pengurus DPP PDI-P ini, mampu menyudutkan kader-kader. Mereka, katanya, berhasil memberi masukan langsung ke Mega, ataupun lewat Taufik Kiemas. “Adanya kelompok-kelompok semacam inilah yang melahirkan banyaknya caleg non-muslim. Meski sebenarnya itu hanya akses,” tutur sumber ini.

Sumber ini telah mengingatkan Mega bahayanya bagi PDI bila memakai orang-orang ini. “tapi Mega tak berdaya,” ujarnya. Menurutnya, gerakan kelompok kapitalis demokrat dan sosialis ini, memang tak beda jauh dengan kelompok Beek di masa Orde Baru. Hanya saja, tujuannya bukanlah Kristenisasi, melainkan eksistensi kelompok dan kepentingan ekonomi. Perbedaan lainnya, yang kini lebih dominan pun bukan lagi katolik, tapi protestan.

Selain itu, kata dia, pengaruh purnawiran milliter ditubuh partai ini tak bisa dianggap enteng. Ia mensinyalir, mereka masih menjalin hubungan dengan KBA (keluarga besar ABRI), yang kini berada di hampir seluruh partai peserta pemilu. ”Belum lama ini purnawirawan militer di berbagai partai itu kumpul,” ujarnya.

Terhadap berbagai sinyalemen ini Jacob tegas menolak. “Tidak bisa kita menganalisa separti itu. Itu keliru. Saya tidak mempunyai basis PSI sama sekali,” paparnya kepada tekad.

Pengamat politik dari UGM Affan Gaffar pun melihat kemiripan antara PDI Pejuangan sekarang, dengan Golkar diawal Orde Baru. Parameter yang dipakainya, kesamaan dominasi Kristen/Katolik, yang tercemin dalam susunan DCT.

Pengamat politik dari LIPI Indira Samego, menilai dominasi tersebut punya tujuan laverage politic, untuk mempengaruhi kebijakan negri ini dimasa mendatang. “Jangka pendeknya ya mengurus Habibie,” ujarnya.

Apakah dominasi itu ingin memainkan Islam politik gaya ICMI? Meliono Suwondo berani menjamin hal itu tak akan terjadi. “Saya tak bisa jamin mereka akan mengembangkan agama mereka. Tapi saya berani jamin mereka tak akan melakukan Kristen politik lewat PDI Perjuangan,” ujarnya. Bahkan, janjinya, sebagai seorang muslim ia akan berusaha keras membentengi Mega bila hal itu terjadi.

Tentang banyaknya caleg-non muslim itu sendiri Meliono punya alasan lain. Ia melihat, dalam kenyataannya banyak kader Muslim yang bagus tak masuk PDI. Hal itu, menurutnya, karena berkembangnya pandangan PDI itu tidak Islami. Sehingga kader Muslim yang baik lebih suka lari ke partai lainnya. “kalau ada kader Muslim yang bagus disini ya pasti dijadikan caleg,” tuturnya. Anehnya adik Gus Dur yang ketua PDI Perjuangan justru tak masuk caleg.

Informasi Beasiswa

Not just a piece of paper

http://insideindonesia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1232&Itemid=47

The state’s requirements for marriage registration disadvantage poor rural women

Maria Platt

No need for ID: most women in rural Lombok have few interactions with officialdom Maria Platt

Una sits in a small room at the back of one of my friends’ houses in the small village of Teduk in western Lombok. Poverty is endemic in Teduk, as in many parts of Lombok, and consequently many women like Una work odd jobs, earning about Rp10,000 (approximately $A1.30) a day to help make ends meet. While we chat over tea and snacks Una’s youngest child is sprawled across her lap.

I discover that Una has three other children from her first marriage, which ended about five years ago. When her marriage ended her husband decided that he would take the three oldest children, while Una would care for her daughter, who was still being breast fed at the time. Even though Una still sees her children from time to time, as they still live in Teduk, she misses them terribly. Una told me that along with their three oldest children, her husband also took most of the household possessions, leaving her no option but to return home to her parents’ house with little other than her youngest child.

The power of registration

With no marriage certificate, Una had little legal traction should she have wished to take her case to the religious courts, which deal with family law matters in Indonesia. While she could have applied for an isbath nikah (akin to a retrospective marriage certificate), this is costly exercise. At Rp256,000 (approximately $A34), plus the expense of a 50 kilometre round trip, this option is out of the question for a woman like Una.

Through the religious courts women have the opportunity to initiate divorce and to deal with issues such as child custody and the division of marital assets in an equitable manner. If Una had had access to the religious courts she might have been able to obtain joint custody of her other children and receive half of the assets she and her husband had acquired during their marriage.

Women like Una who don’t have their marriages registered also lack access to formal legal rights

For women like Una who do not have access to formal state law, decisions about divorce are mostly made by their husbands. In the rare instance that a woman challenges her former husband’s decision, or is brave enough to initiate divorce herself, she can approach village authorities such as the kepala dusun (hamlet head) or Tuan Guru (local Islamic leader) for assistance. Yet leaders base their advice upon local interpretations of Islam and adat, which in Lombok tend to be patriarchal in nature. So in these informal settings women’s chances of securing their marital rights are diminished. Consequently, women like Una who don’t have their marriages registered also lack access to a range of formal legal rights.

Una’s story is not unique in Lombok, where levels of marriage registration are low. It has been estimated that around 70 per cent of marriages in Lombok do not get registered. There are various reasons for this, including the highly bureaucratised nature of the process and its cost. The amount charged for a marriage certificate can be arbitrary - ranging anywhere from Rp150,000 to 600,000 (approximately $A20-80). A friend of mine who was married recently told me of how she was charged Rp600,000 for her marriage certificate. As a primary school teacher she earns only Rp200,000 (about $A26) per month and her husband earns a similar wage. As a result they are still paying off their marriage certificate and won’t receive it until they have paid in full. Therefore for people dwelling in rural Lombok, many of whom earn less than $A2 a day, even affording a marriage certificate is almost unimaginable, especially given that the extensive marriage celebrations required by adat may deplete a family’s entire savings.

Bureaucratic obstacles

Yet another major barrier for those wishing to register their marriage is the bureaucratic requirements of the state. There are two agencies that deal with marriage registrations - the Kantor Urusan Agama (KUA or Office for Religious Affairs), which handles Muslim marriage registration, and the Kantor Catatan Sipil (KCS or Civil Registration Office) for non-Muslims.

For Muslims, who make up the majority of Lombok’s inhabitants, the KUA requires one of two forms of documentation in order to register a marriage. The first, and the preferred form, is an ijazah (graduation certificate), while the other is a Kartu Tanda Penduduk (KTP or official identity card).

In Lombok, which is located in one of Indonesia’s poorest provinces, many people have had little access to formal education until recently. This means that people who are currently of marriageable age (in their late teens and early twenties) may have never been to school or progressed only to mid-primary school level. In such circumstances it is rare for someone to have a graduation certificate.

While a graduation certificate is the preferred form of identification, as it is thought to reflect most accurately a person’s name and date of birth, a KTP is also acceptable. However, not all people in rural Lombok have a KTP. The people who own a KTP are usually those engaged in formal employment or who regularly go outside their village for business, and who therefore need a KTP as a form of official identification. In Lombok, the majority of such people are men. Women tend to work in jobs that do not require travel outside the village, like petty trading or casual labour such as cutting grass for livestock feed or working in the fields. Women in these situations have almost no need for a KTP. What’s more, a KTP costs around Rp25,000 (approximately $A3.30), payable every five years - another unwanted additional cost to bear in already cash-strapped households.

Many rural residents of Lombok lack access to a formal legal identity, and so are also shut out of formal processes of marriage and divorce

The registration process also requires that both the bride and groom provide a passport size photo, which will appear in their respective marriage books. For many people living in small villages, merely obtaining the photo can be a costly exercise as it requires a return trip to the nearest photographic store, which could be a considerable distance away. Furthermore the cost of around Rp8,000 (approximately $A1) per person for a set of passport photos may be equivalent to nearly a day’s wage for people in a rural setting.

In short, the state process expects that people have a formal legal identity, which can be costly to obtain. The reality for many rural residents of Lombok, therefore, is that they lack access to a formal legal identity, and so are also shut out of formal processes of marriage and divorce.

An Indonesia-wide problem

Access to the courts for family matters is not limited to Lombok: it has been estimated that 80 per cent of Indonesians are not able to engage with the legal system, largely owing to financial constraints. A joint project conducted recently by the Indonesian religious courts and the Australian family court indicates that poverty is a major barrier for people wishing to access the religious courts, especially single mothers.

Non-registration of marriage has implications not only for the couple (especially the woman), should the marriage end in divorce. Parents need to show a marriage certificate to obtain an official birth certificate for children of the marriage. This has follow-on effects for children in terms of establishing their legal identity and their access to education, because a birth certificate is also officially required to enrol a child in school. This official requirement can be problematic for some families, even though many children without birth certificates still manage to attend school.

The afternoon is getting late, and Una has to return home to her parents’ house where she still lives, to prepare the evening meal. During our conversation Una has told me that she is getting married in two days time to a new husband who is a local of her village but now works in the neighbouring island of Sumbawa. Despite her problems with her first husband it is unlikely that Una’s second marriage will be registered either, largely because of the mismatch between the bureaucratic requirements of the state and the lives of rural women such as Una. Women like Una, whose marital rights are not guaranteed, can only hope for the best in their marriages. ii

Maria Platt (mariaplatt@hotmail.com) is a PhD student at the Australian Research Centre in Sex, Health and Society at La Trobe University.

Inside Indonesia 97: Jul-Sep 2009

East Timor Says It Won’t Approve Woodside LNG Plan

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601081&sid=aaPoKDH.cNGI&refer=australia

By Angela Macdonald-Smith

May 6 (Bloomberg) -- The East Timor government said it doesn’t intend to approve plans that Woodside Petroleum Ltd., Australia’s second-largest oil and gas producer, has said it will put forward to develop the Sunrise field in the Timor Sea.

Progress on the natural gas project has stalled, the Pacific nation said in an e-mailed statement today. Woodside’s partners in the venture include Royal Dutch Shell Plc and ConocoPhillips.

Perth-based Woodside said May 1 the Sunrise partners expect to reach an agreement in the second half on how to tap the field, choosing between a floating liquefied natural gas plant or piping the gas to Darwin in Australia for processing. The East Timor government said today it favors an onshore plant on its soil and is also considering leaving the field for future development.

“We have made it clear to Woodside our position,” the government said in the statement. “We have not, and do not intend to approve their development plans, no further engagement or negotiations will be entertained as stands.”

Australia and East Timor completed a treaty in February 2007 for the administration of the Sunrise field, which straddles a boundary between Australian waters and an area jointly managed by the two countries.

Woodside fell for the first time in five days, dropping 0.3 percent to A$42 in Sydney trading. The exchange’s benchmark energy index declined 0.7 percent.

‘Good Oilfield Practice’

Jon Ozturgut, vice-president of Sunrise LNG Development at Woodside, said in a May 1 interview that while East Timor would prefer the venture builds an LNG plant on its territory, the treaty requires the partners to choose the project design that offers the “best commercial advantage.”

The Sunrise venture “will work with the Timor-Leste and Australian governments to secure the timely approval of a field development plan to develop Greater Sunrise to the best commercial advantage, consistent with good oilfield practice,” Woodside spokesman Roger Martin said today in an e-mailed response to East Timor’s statement.

“It’s not just about making money,” East Timor’s Secretary of State for Natural Resources Alfredo Pires said in an interview today. “You need to look at the greater aspects of how resources should benefit the resource owners.”

That includes jobs and developing skills, he said by telephone from Dili. As East Timor is already receiving royalties from the ConocoPhillips-operated Bayu-Undan gas project, which sends fuel to Darwin for processing, there’s no financial imperative for the rapid development of Sunrise, he said.

‘Only Fair’

“The fact that one pipeline has gone already to Australia, we feel that it’s only fair that the other one comes to Timor- Leste,” Pires said. “We also have studies that confirm that the Timor-Leste option is much more viable than we had been led to believe.”

Woodside owns about 33 percent of Sunrise and is the operator, while Houston-based ConocoPhillips has a 30 percent stake, Woodside’s 34 percent-shareholder Shell owns 27 percent and Osaka Gas Co. holds 10 percent. The field, which lies 450 kilometers (280 miles) northwest of Darwin, is estimated to hold about 5.4 trillion cubic feet of gas and 240 million barrels of condensates, a type of light oil.

“Relationships are good” with East Timor, Woodside Chief Executive Officer Don Voelte told reporters in Perth on May 1. “They’re conciliatory, we’re working together and there has got to be opportunities for everybody.”

East Timor, where 41 percent of the people live on less than $1 a day, plans to use royalties from oil and gas projects to fund social development. The country started a petroleum fund in 2005, which now holds $4.6 billion.

To contact the reporter on this story: Angela Macdonald-Smith in Sydney at amacdonaldsm@bloomberg.net

At 107, Livermore centennial lightbulb is still a real live wire

http://www.latimes.com/news/local/la-me-lightbulb5-2008may05,0,3217216,full.story

COLUMN ONE

Email Picture

Robert Durell / Los Angeles Times

Tom Bramell, a former Livermore fire chief, gazes reverently at the longest burning lightbulb in the world. The bulb uses four watts of power, and its carbon filament is protected by an airtight seal.

The low-watt firehouse bulb has been burning continuously since 1901. It's generated awe and respect, even among the boosters of a Texas rival.

By John M. Glionna, Los Angeles Times Staff Writer
May 5, 2008

LIVERMORE, CALIF. -- Five years after his retirement, ex-firefighter Tom Bramell still likes to visit Station No. 6 for old times' sake, whistling in amazement at all the changes -- the strange faces and slick high-tech engines.

But one thing remains exactly the same, and it's what Bramell misses the most about his firefighting days. The sturdy little object hangs from the ceiling in the firehouse's engine bay, emitting its familiar faint orange glow.

He calls it the long-lived lightbulb of Livermore.

That's actually something of an understatement.

At 107 years and counting, the low-watt wonder with the curlicue carbon filament has been named the planet's longest continuously burning bulb by both Guinness World Records and Ripley's Believe It Or Not.

As objet d'art and enduring symbol of American reliability and ingenuity, it's been lauded by senators and presidents.

It boasts a website -- www.centennialbulb.org, drawing a million hits a year -- a historical society and even a webcam that allows curious fans to check on it 24 hours a day.

The Livermore lightbulb, you see, never gets turned off, which many suspect is the secret to its longevity.

Hanging 18 feet above the floor at the end of a black cloth-covered cord, the little light with the filament the width of a No. 2 pencil lead is unprotected by any lampshade.

Firefighters won't even dust it. Touch it, jokes one captain, and "you get your fingers chopped off."

They guard their light with a surge protector and have a diesel generator and a battery as backups. To them, the bulb is the embodiment of their always-on-duty ethic.

For years, Bramell was known around the Livermore-Pleasanton Fire Department as the keeper of the bulb, the unofficial curator and caretaker who fielded queries from the public and visits from tourists. Over time, he developed a boyish wonder at its craftsmanship and spunk. From a vantage point directly beneath the bulb, Bramell says, its filament even spells the word "on."

Livermore's bulb has burned for nearly a million hours. Even now, in its old age, Bramell will stack it against any New Age fluorescent, halogen or high-pressure sodium bulb out there.

"That bulb predates the atomic bomb and the birth of the automobile," said the onetime deputy chief. "I thought that for sure it was going to go out 35 years ago, but it fooled me. It fooled everyone."

Bramell said there are numerous theories on the bulb's longevity. "Most people just consider it a freak of engineering," he said. "But I believe the bulb has stayed alive so many years because the makers gave it a perfect seal, so no air gets inside the bulb to help disintegrate the carbon filament. This bulb operates in a vacuum and it doesn't burn hot. That's the secret."

In 1901, when the tiny bulb was first screwed into place inside a so-called hose cart house, it cast its light on a simpler era.

Back then, horse-pulled carts carried water to fires. The bulb burned day and night, hanging at eye level from a 20-foot cord. Its job: to break the darkness so firefighters responding to calls wouldn't have to fumble to light the wicks of their kerosene lanterns. Manufactured by the Shelby Electric Co. of Shelby, Ohio, the bulb soon outlived its maker, which closed in 1914.

Later, in the main firehouse, it illuminated more modern rigs as horses were replaced by gas-fed engines.

It didn't always receive kid-glove treatment.

Climbing atop their engines, firefighters returning from World War II and Korea often would give the bulb a playful swat for good luck. The next generation -- the Vietnam veterans and the younger kids -- used it as a target for Nerf basketball practice.

Then, in 1972, a local reporter checked records and interviewed old-timers to trace its history. Firefighters suddenly realized they had a treasure.

"The good-luck slaps and target practice stopped," Bramell recalls. "We figured, 'Wow, maybe we should take care of this bulb.' "

The bulb was soon featured in the book "On the Road with Charles Kuralt." "In a time when gadgets are forever falling apart or burning out or breaking up, it was kind of nice spending a day watching a dusty, 71-year-old lightbulb just go on and on," the newsman wrote. "If you're ever in Livermore and need reassurance, we recommend it."

Thousands took his advice, traveling to the East Bay community of 80,000 to see the bulb and sign its guest book. "Beats Vegas!" wrote one. And another: "How many firemen does it take to change a lightbulb in Livermore? None, it never needs changing."

Bramell has heard from ministers who sermonized about the bulb's enduring reliability and residents who say they use it as a litmus test for new friends: Those who "get" the light's significance show the wisdom and good judgment for lasting ties.

"This fragile thing that wasn't meant to last has outlived the company that made it, people who first screwed it in, people who have written about it and who have kept watch over it," said Edward Meyer, vice president of exhibits and archives for Ripley Entertainment. "They made this bulb right."

Several times, the last a few years ago, Ripley's offered to buy the bulb. The city's answer is a no-brainer: "Fat chance."

In July 1976, Livermore held its collective breath when it moved the bulb a short two miles from the old Fire Department headquarters to Station No. 6. There was a police escort -- sirens blaring, lights flashing.

Most nervous was the city electrician, faced with the delicate task of actually handling the bulb. For the trip, he built a wooden bulb box lined with cotton, Bramell said.

They moved the bulb, socket and all, cutting the cord to 4 feet. At the new site, as dozens looked on, the electrician made the connection and said a prayer.

Nothing happened.

"There was a gasp," Bramell said. "Folks said, 'What on earth have we done?' Then the electrician jiggled a switch and the bulb came on. And it's stayed on ever since."

In all, the bulb was out for 22 minutes -- a short period, the Ripley's folks say, that does not mar its continuous-use record.

There are doubters who question its pedigree, competitors who wait patiently for the light to flicker and die. There's Bud Kennedy, for example, a columnist for the Fort Worth Star-Telegram. Before Livermore's light was documented, the Texas bulb known as the Palace Theater Light was considered the world's oldest. It even received annual birthday wishes from radio host Paul Harvey.

Then Livermore and a "smart-aleck" reporter went and ruined things, Kennedy wrote in a 2001 column. So Fort Worth residents watched and waited -- ready, as one resident said, to yell "yee-hah!" when Livermore's light went dark.

"As far as I'm concerned, those bulb brains in Livermore can take their Centennial Light and go straight to . . . " Kennedy wrote. "Wait. They're already in California."

Kennedy visited the bulb last year, planning "to kick the wall and see if I could jiggle it out of its socket."

But being in its presence softened him. "The guys there consider the bulb a point of pride, as a symbol of firefighters everywhere," he said. "Who can argue with that?"

When the bulb turned 100 in 2001, Livermore officials threw a birthday party that drew 600 celebrators, many in turn-of-the-century attire.

Now they look forward to a 200th birthday bash.

"You want that light on," said Deputy Fire Chief Jeff Zolfarelli, the new bulb keeper. "As long as it doesn't go out on your watch. Nobody wants to be onboard when that happens."

john.glionna@latimes.com

Intolerance in Indonesia

http://online.wsj.com/article/SB120880837027832281.html

OPINION

By SADANAND DHUME
FROM TODAY'S WALL STREET JOURNAL ASIA
April 22, 2008

In the global debate about the compatibility between Islam and democracy, Indonesia is often held up as an example of the possible. Ten years after General Suharto's downfall, the world's most populous Muslim country has institutionalized free elections and the peaceful transfer of power, nurtured a lively press, and rolled back a panoply of racist laws that once targeted the country's ethnic Chinese minority. But the ongoing persecution of the Ahmadiyya, a small Muslim sect founded in late 19th century India, underscores Indonesia's – and the Muslim world's – trouble guaranteeing a bedrock democratic value: freedom of conscience. Without it, the country's proud claim to be the world's third-largest democracy will remain lacking.

The most recent assault on the Ahmadiyya comes from a government body that manages to sound Orwellian and Kafkaesque at the same time – the Coordinating Board for Monitoring Mystical Beliefs in Society. Last Wednesday this august grouping recommended a ban on Ahmadiyya in Indonesia. The reason: Though Ahmadiyya Muslims revere the prophet Muhammad and follow the Quran, they also contend that their founder, Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), was a prophet as well. This contradicts the mainstream Islamic assertion that all divine revelation ended with Muhammad, the so-called – and it might be noted, self-proclaimed – "seal of the prophets."

Since arriving in Indonesia in the 1920s, Indonesia's tiny Ahmadiyya community, a fraction of the country's 200 million Muslims, had lived peacefully. Ahmadiyyas tend to emphasize education and reject the idea of violent jihad. But in 2005, the Council of Indonesian Ulama, a collection of powerful mullahs, dusted off an obscure 25-year-old religious ruling, or fatwa, and declared the community to be "deviant and misled." Since then mobs have sacked Ahmadiyya mosques while police stood by, local governments have flouted federal laws and imposed bans on Ahmadiyya worship, and leaders of a thuggish vigilante group, the Islamic Defenders Front, have publicly called for the sect's followers to be murdered. Through all this, President Susilo Bambang Yudhoyono has dithered, preferring not to stick out his political neck for an unpopular cause.

Mr. Yudhoyono ought to know better. What's at stake is not merely the safety and well-being of a somewhat offbeat religious group but a much more fundamental question: What kind of country does Indonesia want to be? Will it be, as its founding fathers envisioned, a land where people of all faiths live as equals, or one where non-Muslims and heterodox Muslims are effectively second-class citizens? Will it be a country that respects an individual's right to worship as he pleases, or indeed not to worship at all, or one where such matters are determined by safari-suited officials and bearded clerics? Will it be ruled by the law or by the mob?

For now the signs don't augur well, for ironically the deepening of Indonesian democracy has gone hand in hand with a darkening intolerance. As the country's famously easygoing brand of folk Islam gives way to a triple-distilled orthodoxy imported from the Middle East – among the more noxious side-effects of globalization – the live-and-let-live attitude that underpinned Indonesian pluralism has come under sustained assault. In 21st century Indonesia, non-Muslims and heterodox Muslims can find themselves jailed for such medieval-sounding offenses as "being heretical," "tarnishing the purity of Arabic," or "denigrating religion." Christians often bear the brunt of these new attitudes. Christian groups estimate that 110 churches were forcibly closed between 2004 and 2007 alone, and permission to build new ones is increasingly hard to come by.

Belligerence toward religious minorities at home has gone hand in hand with a heightened sensitivity to insults, real and imagined, to Islam abroad. As though to make up for lost time, Indonesia has propelled itself to the front rows of the global culture wars between Islam and the West. During the cartoon crisis of 2006 the Danish embassy in Jakarta was among the first attacked. The following year mobs converged upon the offices of a toned down (no nudity) local edition of Playboy and forced it to relocate to the Hindu island of Bali. Earlier this month, Indonesia briefly blocked the popular video sharing website YouTube and the social networking site MySpace for allowing users to watch the movie "Fitna," Dutch Member of Parliament Geert Wilders's much-derided anti-Islam screed.

As Indonesia mulls the fate of its Ahmadiyyas, its leaders ought to draw lessons from others' mistakes. In 1974 the charismatic Zulfiqar Ali Bhutto sought to appease Pakistan's strident Islamists by declaring the Ahmadiyyas to be non-Muslims. Bhutto's placing of petty politics above principle is now generally regarded as a turning point in his country's long slide toward obscurantism and lawlessness. If this isn't enough, those perpetually exercised about guarding Islam's "image" ought to consider the irony that it is in Copenhagen, Amsterdam and Washington, rather than among their co-religionists in Karachi, Riyadh or Jakarta, that Ahmadiyya Muslims can live with dignity and practice their faith without fear.

Mr. Dhume is a fellow at the Asia Society in Washington, D.C. His book about the rise of radical Islam in Indonesia, "My Friend the Fanatic: Travels with an Indonesian Islamist," will be published by Text Publishing in Australia in May.