Australia Dukung Otonomi Khusus Plus untuk Papua

http://www.suarapembaruan.com/home/australia-dukung-otonomi-khusus-plus-untuk-papua/37998



[JAKARTA]  Kunjungan Perdana Mnteri (PM) Australia Kevin Rudd ke Indonesia memiliki nilai yang strategis bagi Indonesia dan Australia. Kevin Rudd yang baru saja terpilih kembali sebagai orang nomor satu dalam politik Australia  memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi. Ini menunjukkan betapa pentingnya Indonesia bagi kepentingan luar negeri dan dalam negeri Australia. 

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan dalam kunjungan yang bersejarah itu, PM Kevin Rudd menegaskan posisi Australia dalam menghormati kedaulatan Indonesia, dan mengakui wilayah Papua di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik pengakuan di masa lalu maupun pengakuan di masa mendatang.

PM Kevin Rudd juga memuji kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam paket Otonomi Khusus Plus untuk Papua (Autonomy-Plus package) yang memberi ruang yang lebih luas bagi rakyat Papua untuk mengelola pemerintahan dan pembangunannya.  

"Kevin Rudd mendukung arah baru bagi Papua ini. Kevin Rudd mengatakan sebagai Perdana Menteri Australia akan mendukung apa saja langkah untuk arah baru dalam payung Otonomi Khusus Plus ini," kata Velix mengutip Rudd di Jakarta, Senin (8/7).

Ia menjelaskan PM Kevin Rudd telah melihat keberhasilan yang dilakukan oleh Presiden SBY untuk Aceh, dan Australia siap bekerjasama dengan Indonesia untuk membangun Papua yang aman, sejahtera, dan damai yang stabil berjangka panjang.  Australia berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi dan Provinsi Papua Barat.  

"Presiden SBY menegaskan bahwa telah menekankan pendekatan kesejahteraan di dalam mengelola Papua. Konsep perdamaian melalui pembangunan (peace through development) telah menjadi arah baru bagi pengambil kebijakan dalam menerapkan strategi dan kebijakan pembangunan untuk Papua. Presiden SBY juga tegaskan kepada PM Kevin Rudd bahwa siapa saja anggota TNI dan Polisi yang terbukti berbuat kekerasan akan dihukum atau dibawa ke pengadilan militer," tuturnya. 

Mengutip SBY, Velix menegaskan bahwa untuk Papua ke depan, Presiden SBY telah berkomitmen untuk terapkan ‘tri tunggal penyelesaian masalah Papua’. Pertama, kebijakan Otonomi Khusus Plus melalui revisi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pusat ingin berikan kewenangan yang luas dan pengakuan identitas dan jatidiri orang Papua dalam semua level dan sektor pembangunan. Kedua, pembangunan perdamaian melalui penyelesaian konflik yang terjadi di beberapa spot wilayah di Papua. Ketiga, pembangunan yang komprehensif dan ekstensif bagi Papua. 

Sementara dalam hal inisiatif Otonomi Khusus Plus ini, Velix Wanggai mengungkapkan bahwa saat ini Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua (DPRP) dan Universitas Cenderawasih sedang merumuskan konsep dan desain Otonomi Khusus yang Diperluas ini. Sejauh ini, 8 Prinsip Dasar dari Otonomi Khusus Plus, yakni rekognisi hak-hak dasar, perlindungan identitas orang asli Papua, pemberdayaan, percepatan pembangunan wilayah, representasi orang Papua, redistribusi sumber daya alam, reorientasi pembangunan sektoral, dan rekonsiliasi dalam sosial politik menuju Papua Damai.

Sejalan dengan arah baru yang diinisiasi Presiden SBY ini, PM Australia Kevin Rudd mendukung penuh inisiatif paket Otonomi Khusus Plus guna wujudkan Papua yang lebih aman, sejahtera, dan damai yang berkepanjangan, sebagaimana dijelaskan oleh Velix Wanggai. [R-14]

Is The Human Race In Danger Of Becoming Extinct Soon?

http://www.huffingtonpost.com/louise-leakey/human-extinction_b_3543036.html


Louise Leakey

In the rush of today's world, and with more than half of us now living in cities, the majority of people are less and less connected with the spectacle of Nature. How many of us stop to think about our place on the planet, and how close we came as a species to going extinct just 75,000 years ago? How many of us appreciate that all our roots are African, as Homo sapiens left the continent only some 75,000 years ago to populate the globe?



The fossil record presents an opportunity to contemplate how this human story unfolded, although we will never find the fossils that represent the complete record, as preservational events are in themselves very rare. With the discovery ofZinjanthropus at Olduvai Gorge in 1959, my grandmother Mary Leakey pioneered the research in East Africa, with my grandfather Louis. Many more spectacular fossil finds have since been made both in Africa and elsewhere, by many researchers driven to understand our past. These are exciting times, and new and often unexpected finds are announced quite regularly. Since I presented this TEDTalk in 2008, we now know of several new species of hominins from different places in Africa, includingadditional fossil material from Lake Turkana, helping us to understand our own genus Homo.



Technology has furnished us with a fascinating genetic story as well, allowing us to map the migration of early humans in more intricate detail than ever before. The work of Spencer Wells, a National Geographic Explorer in Residence, allows us to participate in his study by providing a cheek swab to discover how we fit in to this incredible journey of humanity. In addition, genetic research has confirmed that there was gene flow between Homo sapiens and Neanderthals. Perhaps even more surprising was the further discovery that we humans also shared genes with a totally different hominid species, only known from DNA extracted from a finger bone found in a cave in Denisova in southern Siberia.

To put the history of life on planet earth into a time perspective, imagine unrolling a toilet roll down a hillside. If there are 400 sheets of tissue paper in the roll, then the very first life in the oceans is seen at sheet 240. The age of the dinosaurs begins at sheet 19. Dinosaurs in their many forms and great diversity are around for 14 and a half sheets. Dinosaurs are extinct by the end of the Cretaceous, 5 squares from the end, making way for the mammals. Our story and place on the timeline as upright walking apes begins only in the last half of the very last sheet. The human story as Homo sapiens, is represented by less than 2 millimeters of this, some 200,000 years.

Our own individual lifetimes cannot be depicted on this final sheet of the toilet roll as it would be too thin a line, yet we have been witness to more change to the planet, to the diversity of life, global climate and natural habitats in this same time period. We are undoubtedly the cause of the sixth mass extinction event that the planet has seen in its history.

The last 50 years has shown an enormous increase in human population, but also extraordinary leaps in technological innovation. The question that needs to be asked is if we can rise to the opportunity, to use our technology to better understand our impact, to stem the tide of extinction on land and in the oceans, to preserve what we have left, and to discover and understand more about our past. What the fossil record does do is to force us to contemplate our place on the planet. We are but one species of several hominids that inhabited planet earth and like our distant cousins who went extinct fairly recently, our time on planet earth is also finite. It won't take much to tip the balance against us.

Follow me on Twitter @louiseleakey, and at africanfossils.org

Salafisasi Dunia Muslim

http://www.satuharapan.com/content/read/salafisasi-dunia-muslim/
Novriantoni Kahar

SATUHARAPAN.COM - Salah satu problem yang mungkin akan lama menghantui kalangan Muslim modern adalah fenomena “salafisasi” masyarakat Muslim. Salafisasi yang dimaksud di sini adalah seperangkat paham yang berusaha mempurifikasi pandangan dan gaya hidup masyarakat Muslim dengan ajaran-ajaran yang lebih dogmatis dan puritanistis.

Kata “salafi” secara etimologis berarti generasi masa lampau (salaf). Kata  ini merujuk kepada upaya untuk meniru paham dan praktik kaum Muslim di era paling awal di abad ke -7. Asumsi di balik peniruan ini: semakin sesuai cara berpikir dan gaya hidup kaum Muslim modern dengan paham dan praktik generasi Muslim perdana, maka akan semakin baik keislaman mereka. Asumsi ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya kurun adalah era Islam perdana.

Dengan dogma seperti ini dan dengan pemahaman yang kurang mendalam tentang spiritMuslim perdana, sebagian kalangan Muslim masa kini memcoba berpikir dan bertindak berdasarkan pemahaman mereka tentang Muslim perdana. Sebagian coba mempraktikkan cara makan, berpenampilan, berpikir, dan bertindak bak kaum Muslim perdana sehingga tak jarang tampak aneh di mata dunia modern.

Keanehan itu disebabkan mereka terlampau tenggelam di dalam aspek-aspek yang parsial dan artifisial dari etos kaum Muslim perdana. Inilah yang pernah diulas pemikir Saudi, Salman al-Audah, dalam buku al-Ighraq fi al-Juz’iyyat (Terperosok ke Persoalan-Persoalan Sepele). Gejala negatif ini kini tak jarang kita jumpai pada sebagian Muslim dari Eropa sampai Amerika, sejak Nigeria sampai Indonesia.

Jika gejala itu menjadi pilihan pribadi dan tak sampai mengganggu kehidupan sosial, tentu tak mengapa. Bila ada orang Muslim yang ingin mempraktikkan makan dengan tiga jari sebagaimana praktik Nabi, itu tentu sah-sah saja. Andai ada yang ingin berjanggut sepanjang ekor kuda, tentu itu urusan pribadi belaka. Namun di dunia modern, salafisme tidak berhenti di situ. Praktik salafisme yang dogmatis sering pula mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan praktik kenegaraan.

Misalnya, permusuhan terhadap patung yang secara dangkal mereka pahami sebagai berhala. Di beberapa daerah di Indonesia, perusakan patung-patung yang menjadi dekorasi kota, mulai banyak terdengar di telinga kita. Di Libya, sekelopok orang yang mengklaim salafi menghancurkan kompleks-kompleks pemakaman sufi yang ramai diziarahi kaum tradisionalis Muslim karena dituduh sarana pemujaan terhadap orang mati. Kepicikan berpikir seperti ini sangat khas dalam dogma-dogma Wahhabisme Saudi. Karena itu, salafisme masa kini sering dikaitkan dengan Wahhabisme Saudi.

Aspek terburuk dari salafisme-Wahhabisme yang disokong kuat Kerajaan Saudi ini tak hanya menyangkut kegandrungan pada aspek-aspek yang sepele dari agama. Studi-studi modern menunjukkan, yang paling bahaya dari salafisme-Wahhabisme adalah tendensi mendramatisasi perbedaaan-perbedaan paham yang sering tidak mendasar di dalam masyarakat Muslim. Para penelaah salafisme sering menunjuk kaum salafi sebagai aktor terpenting dari dramatisasi perbedaan di lingkungan Islam (Marc Lynch, Islamists in a Changing Middle East, 2012).

Penilaian ini cukup logis, karena yang kaum salafi tuju bukanlah titik temu dari universalisme Islam. Karena dominasi sektarianisme dalam berpikir, mereka secara praktis justru memperburuk polarisasi dan ketegangan sosial, tidak hanya di antara kaum Muslim tapi juga antara kaum Muslim dan non-Muslim. Alih-alih memperkukuh kohesi sosial suatu masyarakat, kaum salafi lebih banyak menjadi faktor peningkat tensi dan disintegrasi.

Karena lahir dan berkembang massif berkat topangan dana Saudi, taktik dan pola-pola penyebaran salafisme-Wahabisme Saudi sering dijadikan tolok ukur dan rujukan berbagai dunia Muslim. Lalu apa yang mereka rujuk dan ditularkan Saudi? Madawi al-Rasheed, seorang sarjana Saudi yang menulis buku Contesting the Saudi State menyebutkan, dogma salafisme-Wahhabisme yang kini banyak memengaruhi pola pikir dan bertindak masyarakat Muslim setidaknya ada tiga hal: takfir, hijrah, dan jihad.

Yang dimaksud takfir adalah upaya mengidentifikasi pemikiran dan praktik keagamaan yang menurut standar salafisme-Wahhabisme menyimpang dari Islam untuk dicap kafir. Setelah proses pelabelan, fase takfir ini diikuti proses mobilisasi intimidasi terhadap individu atau masyarakat yang tertuduh. Tujuan tertinggi dari proses intimidasi ini adalah agar sang tertuduh hijrah atau berpaling dari pemikiran dan praktik keagamaan yang mereka anut, atau benar-benar hijrah dalam artian terusir secara fisik dari kampung halaman mereka.

Jika dua dogma pertama tak mempan juga, salafisme-Wahhabisme menginjeksikan doktrin ketiga: jihad atau perang melawan “kemunkaran-kemunkaran” yang mereka identifikasi dari pihak yang tertuduh. Taktik dan pola penerapan tridogma salafisme-Wahhabisme ini bisa beragam, namun pada dasarnya itulah paham yang memberi dosis agresivisme dalam praktik keberagamaan salafis.

Agresivitas ideologis inilah yang membedakan kaum salafi dengan Muslim konservatif umumnya. Kaum Muslim umumnya—sekonservatif apapun mereka—masih percaya bahwa kemunkaran sosial selalu terjadi dan memang perlu diubah dengan berbagai cara seperti dakwah—walau tidak harus terjaminan keberhasilannya. Dengan agresivitas ideologinya, kaum salafi berusaha melenyapkan kemunkaran dengan berbagai cara yang terkadang sangat ofensif seperti agresi.

Fenomena mengubah kemunkaran lewat cara yang ofensif inilah yang kini tak jarang kita saksikan di berbagai belahan dunia Muslim. Ini menjadi pertanda terjadinya gejala salafisasi masyarakat Muslim. Sebagaimana di Indonesia, kaum salafi Tunisia kini juga cukup agresif melakukan berbagai razia terhadap kafe-kafe dan tempat-tempat yang mereka tuduh sarang maksiat.

Obsesi kaum salafi untuk menjadi “polisi moral” ini juga sangat kentara di Mesir dan dunia Arab lainnya. Pemerintahan Mesir yang kini di bawah kendali Ikhwani, saat ini lebih waspada dalam mengamankan objek-objek wisata peninggalan Firaun yang menjadi sumber divisa negara. Sebab pada titik yang paling ekstrem, praktik salafisme dapat mewujud dalam bentuk aksi Taliban yang berhari-hari meroket patung Bamiyan di Afghanistan sana.

Muslim Indonesia semoga tak ingin corak keberagaan seperti itu mendominasi bumi Indonesia. Namun kalau membaca laporan-laporan sarjana macam Antony Bubalo dan Greg Fealy (misalnya Between the Global and the Local: Islamism, The Middle East, and Indonesia, 2005) saya kira kita sedikit perlu lebih waspada. Jika tingkat toleransi pemerintah dan Muslim arus utama Indonesia cukup tinggi terhadap aksi-aksi koboi ala salafi, cepat atau lambat wajah Islam Indonesia akan berubah.

Penulis adalah dosen di Universitas Paramadina dan Pengamat Timur Tengah

Bisakah Islamisme Merahmati Semua?

http://satuharapan.com/content/read/bisakah-islamisme-merahmati-semua/
Novriantoni Kahar

SATUHARAPAN.COM - Perkembangan terbaru demokrasi Mesir yang agak mencemaskan saat ini adalah tuntutan agar Presiden Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis tahun lalu lengser. Di luar dugaan, gerakan sosial-politik bertajuk tamarrud atau pembangkangan sipil ini ternyata mampu menggerakkan demonstasi besar-besaran pada 30 Juni lalu. Jutaan orang turun ke jalan-jalan di berbagai wilayah Mesir untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Mursi.

Fenomena ini agak kontras dengan lemahnya berbagai faksi politik oposisi di parlemen yang dikuasai koalisi Partai Kebebasan dan Keadilan (partai Ikhwanul Muslimin) dan Partai Cahaya (partai kaum ultrakonservatif Salafi). Tuntutan terpenting gerakan tamarrud adalah agar Mursi mengundurkan diri dan Mesir segera menggelar Pemilihan Presiden ulang dalam waktu yang tidak lama. Menurut tokoh oposisi seperti Mohamed Elbaradei, Mesir telah memberi Mursi surat izin mengemudi. Dalam jangka setahun, dia terbukti tidak cakap dan kini tiba saatnya untuk mencari juru mudi baru.

Tapi tuntutan ini berisiko tinggi bagi kecambah demokrasi Mesir yang baru tumbuh. Lebih mengkhawatirkan lagi, militer Mesir yang menerapkan kebijakan wait and see sejak pelengseran mantan Presiden Husni Mubarak dua tahun lalu, kini mulai menunjukkan gelagat ingin mengintervensi ke dunia politik. Sehari setelah aksi pembangkangan sipil besar-besaran itu, Dewan Tinggi Militer memberi tenggat 48 jam kepada Presiden Mesir dan partai-partai oposisi untuk menanggapi aspirasi rakyat Mesir. Jika dalam tenggat waktu itu tidak ada respons dari Mursi, maka ada kemungkinan militer akan melakukan intervensi.

Masih harus dilihat lagi, apa implikasi ultimatum Dewan Tinggi itu terhadap demokrasi Mesir, dan akankah Mesir balik lagi ke militerisme. Yang penting kita bahas saat ini adalah, mengapa ketidakpuasaan terhadap Mursi begitu meluas?

Polarisasi Kelompok Ideologi

Sebatas pengamatan saya, polarisasi antara kubu politik sekular dan religius Mesir memang begitu tajam dan hampir-hampir menyerupai polarisasi elit-elit Turki sebelum era 1990-an. Polarisasi ini pun hampir menyerupai pertentangan kelas antara kaum menengah-atas perkotaan yang menjadi basis pendukung oposisi dengan kaum menengah-bawah pedesaan yang merupakan basis pendukung Ikhwan dan Mursi. Polarisasi itu tidak terfasilitasi dengan baik di dalam proses-proses negosiasi politik di parlemen, sehingga kedua kutub politik ini lebih banyak bermain di kancah non-parlementer.

Inilah yang membedakan tingginya tensi politik Mesir dibanding Tunisia yang sama-sama mengalami “Musim Semi” politik sejak dua tahun lebih lalu. Memakai pendapat Alfred Stepan, di Mesir, konsensus antar elit politik jarang terjadi sebagaimana di Tunisia dan itu disebabkan kurangnya kepercayaan dan toleransi kembar (twin toleration) antara faksi-faksi politiknya. Wujud toleransi kembar ini misalnya, tercapainya kesepakatan di mana kedua belah pihak tidak memaksakan ideologi dan pandangan sosial-politik masing-masing di wilayah kenegaraan sekalipun hasil pemilu memungkinkan itu.

Pada titik ini, gerakan tamarrud 30 Juni lalu itu menunjukkan rendahnya saling percaya antara pemerintah yang dikuasai kubu Islamis dan buntunya proses-proses politik di parlemen. Ini ditambah pula pendekatan politik non-kompromis dan mutlak-mtlakan pada kedua kubu seakan-akan politik adalah agama, dan demokrasi bukanlah kelihaian bernegosiasi dan pengakuan akan masa berkuasa yang sementara dan berjangka.

Retorika Mursi dan pendukungnya yang mendiskreditkan oposisi digerakkan antek-antek rezim lama, orang-orang kurang beragama dan kaum Kristen Koptik, justru menambah semangat gerakan tamarrud untuk unjuk eksistensi mereka. Kubu oposisi menjawab tuduhan itu dengan menekankan aspek inkompetensi Mursi dalam mengelola pemerintahan dan kekhawatiran akan ambisinya untuk melakukan Ikhwanisasi masyarakat Mesir lewat jalur-jalur kekuasaan.

Kekhawatiran terakhir ini menguat di kubu oposisi dengan melihat gesture politik Mursi yang cenderung mengarah ke sektarianisme. Ketika memenangkan pemilu pada Juni 2012 lalu, harapan terbesar rakyat Mesir adalah agar Mursi menjadi presiden untuk semua tumpah darah Mesir. Namun dalam setahun terakhir, Mursi justru tampak gagal menjadi perekat solidaritas bagi seluruh tumpah darah Mesir.

Puncaknya terlihat di saat Mursi berorasi di depan ratusan ribu pendukungnya dan para agamawan Sunni garis keras di Stadion Kairo untuk menyatakan dukungannya terhadap jihad Sunni melawan rezim Suriah yang dibantu Iran dan Hizbullah. Dengan pidatonya yang terakhir itu, lengkaplah kesan masyarakat Mesir bahwa ideologi Islamisme yang dipeluk Mursi dan Ikhwani hanya bersifat mengikat ke dalam kelompok mereka (bonding) ketimbang memperjuangkan dan menjembatani (bridging) kepentingan berbagai ideologi dan segmen masyarakat Mesir yang beragam.

Kontras Mursi lebih terasa lagi jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Mesir sebelumnya, baik yang berpretensi membangun solidaritas kearaban seperti Gamal Abdul Nasser ataupun Anwar Sadat dan Husni Mubarak yang tidak menunjukkan kecenderungan sektarian dalam pengelolaan negara. Pada titik ini, saya melihat Islamisme sebagaimana yang diterapkan Mursi dan Ikhwani, telah gagal menjadi rumah besar kebangsaan seluruh rakyat Mesir, apalagi harus menjadi tenda raksasa bagi semua bangsa Arab.

Kegagalan Islamisme

Dengan meningkatnya kekhawatiran kelompok-kelompok minoritas seperti Syiah dan Kristen Koptik di Mesir era demokrasi, Islamisme—sekalipun punya klaim-klaim globalisme dan universalisme—juga tampak seperti baju yang lebih sempit bagi rakyat Mesir dibandingkan nasionalisme yang menggelorakan persatuan nasional mereka di era 1950an.

Mungkin banyak yang keberatan dengan tesis lebih sempitnya Islamisme dibanding nasionalisme ini. Bukankah yang diperjuangkan Islamisme adalah semacam persatuan umat Islam lintas batas kenegaraan di bawah naungan panji-panji pan-Islamisme? Benar! Namun demikian, klaim besar Islamisme itu justru terbantahkan dengan sendirinya oleh rekam jejak Islamisme modern itu sendiri.

Pertama, dengan menerapkan standar-standar keislaman yang sempit, Islamisme justru mengekskusi banyak pihak dari lingkup kerahmatan Islam, baik Muslim terlebih non-Muslim. Penekanan Islamisme yang tinggi kepada solidaritas internal umatnya saja (jamaah), justru menimbulkan kesan bahwa Islamisme seperti kebangkitan tribalisme di negara bangsa modern.

Kedua, Islamisme modern juga tidak mengambil aspek yang paling brilyan dan universal dari sejarah Islam, terutama dalam soal mengelola aspek sosial-perpolitikan dan cenderung terombang-ambing pada aspek yang sepele dari agama. Jelas-jelas umat menghadapi problem ekonomi, buta huruf dan pengangguran, serta defisit kebebasan, mereka justru disuguhkan dengan regulasi keagamaan yang bersifat konservatif dan mengekang. Karena itu, wajar bila muncul kritik sinis yang mengatakan bahwa suatu bangsa “tidak akan bisa memakan syariah” (Mohamed Elbaradei, Foreign Policy, Juli-Agustus 2013).

Dengan kekeliruan-kekeliruan dalam mendiagnosis persoalan dan mencari jalan keluar sosial politiknya ini, rezim Islamisme tak jarang menjadi bahan tertawaan dunia. Mereka juga dituduh menguatkan sentimen-sentimen keagamaan dalam pengelolaan politik-kenegaraan.

Ketiga, alih-alih berangkat dari kekuatan lokal untuk menuju kejayaan global seperti upaya mengukuhkan integrasi sesama anak bangsa lebih dulu, Islamisme justru seperti menjadi faktror disintegrasi antar sesama anak bangsa dan gagal membangun solidaritas global umat Islam di berbagai belahan dunia. Terbelahnya Sudan Utara-Selatan menjadi bukti konkret gagalnya rezim Islamis di Sudan menjadi faktor integrasi.

Bila kaum nasionalis punya slogan “agama punya Allah, negara untuk semua” (ad-din lilLah wa al-wathan li al-jami`) atau “Mesir milik semua warganya” (Masrh lil mashriyyin), Islamismeala Mursi justru meningkatkan tensi dan polarisasi antara sesama anak bangsa. Terjebaknya Mursi ke dalam pengutukan Syiah dalam kekacauan yang kini terjadi di Suriah menunjukkan bahwa pola pikir sektarian itu belum berhasil dilampaui kaum Islamis, bahkan kian meningkat dan menjadi-jadi.

Karena itu, saya berkesimpulan bahwa kegagalan Islamisme dalam pengelolaan negara (kecuali di Turki), bukan terutama karena inkompetensinya, namun lebih karena belum selesainya mindset internal mereka sebagai sebuah ideologi dan pergerakan yang punya mimpi-mimpi besar. Penjelasannya sederhana saja: di dunia global ini, upaya-upaya untuk menyekat anak bangsa dan mengerdilkan potensi dan impian-impian mereka di dalam batasan-batasan yang sempit, tak hanya melawan arus dunia tapi juga bertentangan dengansunnatullah atau ketentuan Tuhan yang tetap.

Hukum alamnya simpel saja. Jika Anda ingin merangkul banyak segmen dan potensi suatu bangsa, maka Anda terlebih dulu harus membuat rumah atau tenda itu nyaman dan welcomeuntuk menampung semua. Dalam kasus Islamisme di berbagai belahan dunia Muslim, baik Salafi maupun Ikhwani, kecenderungannya tampak berjalan sebaliknya.

Singkatnya, Islam yang mereka usung menjadi ideologi politik belum dipercaya menjadi rahmat bagi semua, bahkan dikhawatirkan akan menghadirkan petaka dan sengsara.

Penulis adalah dosen di Univeristas Paramadina, pengamat Timur Tengah

Political Turmoil in Egypt Is Replay for White House

http://www.nytimes.com/2013/07/03/world/middleeast/political-turmoil-in-egypt-is-replay-for-white-house.html?ref=global-home&_r=0
MARK LANDLER


WASHINGTON — The vast protests gripping Cairo put President Obama in a position both awkward and familiar, recalling the winter of 2011, when he grappled with what to do about another embattled Egyptian president, a restive military, and angry young Egyptians quick to see a meddling American hand in their political drama.

Then, as now, Mr. Obama has moved gingerly, placing a call to PresidentMohamed Morsi late Monday evening with a message not unlike the one he delivered to his predecessor, Hosni Mubarak, two and a half years earlier: Exercise restraint and allow the protesters to express their views peacefully.

American officials have broached the possibility of Mr. Morsi’s calling early elections, a senior administration official said, but added, “We are not pushing it as a preferred U.S. option.” Other options include Mr. Morsi’s replacing his cabinet or ousting an unpopular prosecutor.

But officials and outside analysts caution that the United States has little leverage over either the Morsi government or those demanding his ouster. With neither side open to bargaining, the administration is essentially a bystander in what some experts characterize as a do-or-die struggle for control of the Egyptian state.

The White House acknowledged as much in its description of Mr. Obama’s phone call with Mr. Morsi. “As he has said since the revolution, President Obama reiterated that only Egyptians can make the decisions that will determine their future,” it said in a statement.

The lack of American influence did not prevent a flurry of American phone calls. Secretary of State John Kerry spoke to the Egyptian foreign minister, Mohamed Kamel Amr, who in a sign of the quickening pace of events had already submitted his resignation to Mr. Morsi.

The United States is also keeping open channels to the military, with which it has closer ties than with the civilian government. The Supreme Council of the Armed Forces has warned Mr. Morsi to meet the demands of protesters or face military intervention.

Gen. Martin E. Dempsey, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, telephoned his counterpart, Lt. Gen. Sedky Sobhi, the Egyptian military’s chief of staff, on Monday morning, officials said. They declined to describe the content of the discussion.

News reports in Egypt indicated that Defense Secretary Chuck Hagel also phoned his Egyptian counterpart, but officials in Washington declined to confirm any involvement in the growing crisis by the Pentagon chief, who visited Cairo in late April.

Mr. Obama first got to know Mr. Morsi during the bombings and airstrikes in Gaza last year, when the Egyptian president, then newly elected, played a role in brokering a cease-fire between Israel and Hamas. But the good will soured after Mr. Morsi issued a presidential edict putting his decisions beyond the reach of the courts.

The American response to Egypt’s latest crisis has been complicated by the fact that until Tuesday, Mr. Obama and Mr. Kerry were out of the country. Mr. Obama called Mr. Morsi from Tanzania, the last stop of his weeklong African trip.

In the call, the White House said, the president expressed concern about violence during the demonstrations, particularly sexual assaults against women. He also urged Mr. Morsi to warn his supporters in the Muslim Brotherhood not to engage in violence.

“The United States is committed to the democratic process in Egypt and does not support any single party or group,” Mr. Obama told Mr. Morsi, according to the White House. The statement said, “He stressed that democracy is about more than elections; it is about ensuring that the voices of all Egyptians are heard and represented by their government.”

The studied neutrality of the language is meant to convey that the United States is not backing Mr. Morsi or the Muslim Brotherhood. But that message has been lost on the protesters, some of whom are wielding placards with images of Mr. Obama and the American ambassador to Cairo, Anne Patterson, defaced by black X’s.

“People are going to be very sensitive to how they perceive the American role,” said Tamara Cofman Wittes, director of the Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution. “If Morsi stays in office or doesn’t stay in office, there are going to be those who perceive a U.S. role.”

Ms. Wittes, a former State Department official, said the United States was handicapped by the perception among many Egyptians that it embraced Mr. Morsi too quickly after he was elected president, and then did not object to his questionable early moves, like appointing a cabinet with no representatives from the opposition parties.

The military’s ultimatum to Mr. Morsi is particularly troubling to the White House, she added, because when the military seized control of Egypt after the ouster of Mr. Mubarak, the United States took pains to persuade the generals to step out of politics, and stay out.

The United States gives Egypt $1.3 billion a year in military aid, but there is no sign the administration is using that as a form of pressure. In May, Mr. Kerry cited national security as a reason to waive restrictions put in place by Congress to prevent the aid from flowing to Egypt if it did not make progress with democratic reforms. And the $250 million in nonmilitary aid from the United States is not enough to matter.

“We just don’t give them enough cash,” Steven A. Cook, a senior fellow for middle eastern studies at the Council on Foreign Relations, said. “We’re sort of caught by our sunk cost in Egypt.”

The White House, Mr. Cook said, was hemmed in by its response to the last Egyptian uprising, when Mr. Obama was faulted for sticking too long to a dictator, and then promised that he would work with any democratically elected successor to Mr. Mubarak.

As the crisis deepened, the parallels to 2011 were striking. White House officials broke from meetings Tuesday evening to watch a televised address to the Egyptian nation by Mr. Morsi. His message, like the one Mr. Mubarak delivered in a similar TV appearance, was defiant.

Thom Shanker contributed reporting

Obama’s Brilliant Move Deals A Blow To The GOP’s 2014 Hopes

http://www.politicususa.com/2013/07/02/obamas-brilliant-move-deals-blow-gops-2014-hopes.html
Jason Easley

With one brilliant political masterstroke, the Obama administration pulled the rug out from Republicans who were hoping to run against Obamacare in 2014.

An innocent looking blog post at the Department of the Treasury has turned the GOP’s strategy for the 2014 election on its ear. Mark J. Mazur wrote, “The Administration is announcing that it will provide an additional year before the ACA mandatory employer and insurer reporting requirements begin. This is designed to meet two goals. First, it will allow us to consider ways to simplify the new reporting requirements consistent with the law. Second, it will provide time to adapt health coverage and reporting systems while employers are moving toward making health coverage affordable and accessible for their employees. Within the next week, we will publish formal guidance describing this transition.”

Republicans have been telegraphing since they lost the 2012 election that they intended to run against the employer mandate. John Boehner mentions Obamacare every week when he meets with the media for a reason. Republicans at both the congressional and state level can’t run on their economic records. They can’t run on their legislative records. Republicans were planning on making 2014 a replay of 2010 by focusing on Obamacare, but the White House kneecapped them with an announcement that nobody expected.

Republican former CBO director, Douglas Holtz-Eakin explained why this announcement was both a stunner and deviously brilliant, “Democrats no longer face the immediate specter of running against the fallout from a heavy regulatory imposition on employers across the land. Explaining away the mandate was going to be a big political lift; having the White House airbrush it from the landscape is way better. It helps with ObamaCare in other ways as well. The administration was flailing to find high-profile allies (e.g., the National Football League) to advertise the wonders of ObamaCare. In a single masterstroke it has given every company a reason to explain its existence (“don’t worry, you’ll be fine in the exchanges”) and created a de facto advertising campaign of enormous scale and reach. Deviously brilliant.”

The GOP had absolutely no clue that this was coming. As usual, President Obama is ten steps ahead of his opponents. Democrats are looking to make 2014 all about the extremely unpopular right wing, job killing, obstructionist Republican agenda. This White House stunner will shake up Senate and gubernatorial races around the country. It is also gives unpopular House Republicans one less issue to hide behind as they run for reelection.

Obama is playing chess, while Republicans are stuck on Go Fish

Diakonia adalah Ekspresi Iman untuk Menyembuhkan dan Menjaga Hubungan Antar Sesama

http://satuharapan.com/content/read/diakonia-adalah-ekspresi-iman-untuk-menyembuhkan-dan-menjaga-hubungan-antar-sesama/
Yan Chrisna Dwi Atmaja

BERLIN, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Jenderal Dewan Gereja-gereja Dunia (World Council of Churches/WCC), Dr. Olav Fykse Tveit, menyatakan bahwa diakonia adalah ekspresi iman yang "mewujudkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan membuatnya tampak nyata dalam semua pengharapan di tengah gejolak, dalam tindakan yang menyembuhkan dan menjaga hubungan antar sesama dalam masyarakat."

Tveit berbagi refleksi ini dalam Diakonia World Assembly ke-21, yang diselenggarakan di Berlin, Jerman, 1-8 Juli, yang diselenggarakan oleh Diakonia World Federation.

Diakonia berasal dari istilah Yunani yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan pelayanan, misi dan dukungan. Kata ini menjadi dasar dari kata bahasa Inggris "diakon" dan "diakonia" yang dibahas dalam tema "Diakonia - Penyembuhan dan Keutuhan untuk Dunia" pada acara tersebut.

Tveit mencatat bahwa gereja memiliki tanggung jawab khusus dalam menanggapi penderitaan dunia, yaitu dengan menerapkan kasih sayang. Oleh karena itu diakonia, lanjutnya, dinyatakan dalam panggilan gereja untuk persatuan, upaya menuju rekonsiliasi dengan agama lain, melindungi hak azasi manusia dan advokasi kepedulian terhadap mahluk hidup dan lingkungan.

Dia menekankan bahwa "pelayanan diakonia tidak dan memang tidak bisa dipisahkan dari gereja. Ini adalah bagian dari ekspresi holistik sebagai gereja dan juga dalam dirinya sendiri, sebuah kesaksian penuh tentang kabar baik Kerajaan Allah."

Dalam sambutannya, Tveit juga memperkenalkan tema Sidang Raya WCC mendatang "Allah kehidupan, pimpin kami pada keadilan dan perdamaian." yang akan berlangsung dari 30 Oktober hingga 8 November 2013 di Busan, Korea Selatan.