Penulis : Nasrullah Nara | Rabu, 29 Agustus 2012 | 16:57 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com -- Sejumlah akademisi dari kawasan timur Indonesia membahas problematika pembangunan di kawasan tersebut bersama unsur terkait dalam simposium nasional di Hotel Santika Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (29/8/2012) hingga Jumat.
Provinsi yang masuk kawasan tersebut adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Dengan mengusung tema "Kawasan Timur yang Kaya yang Merana", forum tersebut diikuti akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Pattimura Ambon, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Tadulako Palu, serta sejumlah pemerhati pembangunan di kawasan itu.
Pada hari pertama telah tampil Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh. Anwar yang juga Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola. Tampil juga ahli tata ruang Danny Pomanto.
"Salah satu isu yang menonjol adalah persoalan keadilan dan telaah kritis menyangkut program mercusuar pemerintah. Konsep dasar dan implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang setahun terakhir digulirkan pemerintah turut dipersoalkan karena dianggap mengintervensi rencana pembangunan lokal dan regional," papar Rahmad M Arsyad, pelaksana simposium.
Sejumlah narasumber dari non-perguruan tinggi juga tampil, di antaranya Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur Luky Eko Wuryanto dan Edib Muslim dari Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
Penggagas kegiatan itu, Gunawan M Arsyad berharap, sejumlah gagasan kritis lahir dari kawasan timur disertai semangat mendorong keadilan pembangunan.
No comments:
Post a Comment