Jokowi: Pengalihan subsidi BBM untuk sektor produktif

http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/75308-pengalihan-subsidi-bbm-untuk-sektor-produktif-jokowi

Sejumlah proyek infrastruktur akan dibangun dari program pengalihan subsidi BBM senilai Rp 120 Triliun untuk 2015.

Uni Lubis

BBM NAIK. Seorang petugas SPBU mengisi BBM untuk kendaraan beberapa jam sebelum pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada Selasa, 18 November 2014, dini hari. Foto oleh Romeo Gacad/AFP

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp 2.000 per liter untuk premium dan solar. Harga baru premium per 18 November pukul 00:00 WIB adalah Rp 8.500, sedangkan harga solar Rp 7.500 per liter. Harga minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter.

Presiden mengumumkan pengalihan BBM bersubsidi pada Senin (17/11), pukul 21:00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah menteri mendampingi. Lima di antaranya menteri ekonomi, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago.

Satu jam sebelum kenaikan diumumkan, kelima menteri mengundang sejumlah wartawan bertemu di kantor Menko Perekonomian. Mereka ini menjelaskan rencana pengalihan subsidi BBM.

Secara cara komunikasi, pengumuman kenaikan BBM kali ini menuai pujian. Presiden Jokowi menyampaikan keputusan pahit itu secara langsung.

“Yang tidak populer biar saya yang mengumumkan,” demikian Jokowi berkata, sebagaimana dikutip Menteri Sudirman Said. “Padahal kami sudah siap mengumumkan,” ujar Menteri Sudirman.

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, empat kali pengumuman kenaikan BBM dilakukan menteri, tiga di antaranya oleh Menteri ESDM, dan satu kali dilakukan Menteri Keuangan didampingi sejumlah menteri ekonomi. Saat itu SBY mengumumkan penurunan BBM pada Januari 2009. Tahun pemilu,

“Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur, untuk pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” demikian Jokowi berkata soal alasan kenaikan harga BBM kali ini.

Untuk rakyat kurang mampu, kata Jokowi, disiapkan program-program perlindungan sosial, berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat segera digunakan untuk menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif.

“Pasti akan bermunculan pendapat setuju dan tidak setuju. Pemerintah menghargai setiap masukan. Semoga keputusan pengalihan subsidi ke arah sektor produktif merupakan jalan terbuka agar menghasilkan manfaat bagi masyarakat Indonesia keseluruhan,” kata Jokowi.

Menko Sofyan Djalil menjelaskan, dana yang bisa dialihkan dari subsidi BBM pasca kenaikan harga sekitar Rp 120 triliun untuk tahun 2015. “Ini memberikan peluang bagi pemerintah merealisasikan visi Presiden Jokowi membangun infrastruktur, termasuk mengalokasikan sekitar Rp 5tTriliun untuk dana perlindungan sosial,” ujar Sofyan.

Menteri Andrinof menjelaskan rencana pengalihan subsidi BBM dalam dokumen setebal 11 halaman yang dibagikan ke media. Di sana terpampang data rencana pembangunan infrastruktur 2015-2019, pemeliharaan infrastruktur termasuk jalan baru sepanjang 2,650 kilometer, jalan tol 1,000 kilometer, pemeliharaan jalan sepanjang 46,770 kilometer pembangunan 15 bandara baru, pengadaaan 20 pesawat perintis sampai pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi.

Ada juga rencana pembangunan jalur kereta api sepanjang 3,258 kilometer di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pemerintah berencana membangun angkutan massal cepat perkotaan di 16 kota metropolitan dan 17 kota besar.

“Harga baru BBM ditetapkan sesuai dengan nilai keekonomian, yang memperhitungkan harga minyak internasional sebagaimana ditetapkan di pasar oleh MOPS [mean of platts Singapore], harga Indonesia Crude Prices (ICP), dan nilai tukar Rupiah terhadap US dolar,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Angkanya diambil rata-rata dalam tahun berjalan. Jadi, kendati harga minyak internasional saat ini turun, kenaikan harga BBM perlu dilakukan karena memperhitungkan kurs Rupiah yang masih di kisaran Rp 12.000 per US dolar rata-rata dalam tahun ini.

Angka asumsi kurs di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah Rp 11.600 per US dolar. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) selama Oktober 2014 tercatat US$83,72 per barel. Harga tersebut turun sebesar $11,25 per barel dari semula $94,97 per barel pada bulan sebelumnya.

Menkeu Bambang juga menjelaskan bahwa dengan harga baru, pemerintah masih menyubsidi Rp 1.500 per liter premium. Saat ini, kata Bambang, yang juga ekonom dari Universitas Indonesia, harga pasaran premium sekitar Rp 10.000 per liter.

Menjawab soal kritik masyarakat bahwa kenaikan BBM ini dilakukan sebelum dibukanya secara transparan harga produksi minyak Indonesia, Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan bahwa biaya produksi bergantung pada banyak hal termasuk jenis minyak dan lokasi, serta format eksplorasi.

“Saya memilih menggunakan istilah yang kita lakukan adalah normalisasi harga sesuai harga yang mendekati pasar,” ujar Menteri Sudirman. Menkeu Bambang menambahkan harga baru ditetapkan untuk mengurangi insentif penyelundupan minyak ke kapal asing, sebagaimana yang sering terjadi selama ini dan dikeluhkan, antara lain oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang baru melakukan inspeksi ke kawasan perbatasan di Kalimantan.

Kementerian ESDM, lanjut Sudirman, juga menyiapkan program diversifikasi energi dan pengembangan energi alternatif. “Misalnya, kita akan upayakan mengembangkan energi yang lebih efisien. Termasuk pengembangan gas,” kata Sudirman.

Menteri Rini Soemarno mengatakan, posisi Kementerian BUMN dalam program pengalihan subsidi BBM ini adalah sebagai pendukung, melalui kegiatan PT Pertamina. “Harga baru akan memungkinkan Pertamina lebih kompetitif dalam bisnis eceran, dan bisa lebih transparan dan bersaing secara internasional,” ujar Rini. Dia menggarisbawahi rencana diversifikasi energi termasuk meningkatkan kemampuan Perusahaan Gas Negara (PGN) salah satu BUMN di bawah kendalinya.

Saya menanyakan soal kesiapan penyaluran tiga kartu yang dimaksudkan untuk mendukung kemampuan masyarakat miskin menghadapi akibat kenaikan harga BBM. Menurut Menteri Rini, per 18 November, sejumlah 15,6 juta keluarga miskin bisa mencairkan dana kesejahteraan dengan menggunakan kartu yang selama ini digunakan masyarakat, yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

KPS dapat dicairkan di 34 provinsi hingga 2 Desember. Distribusi kompensasi pengalihan subsidi BBM senilai Rp 400 ribu per kepala keluarga selama dua bulan akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia. “Tahun ini, pemerintah menerbitkan 1.020.000 kartu baru yang menggunakan metode SIM card. Secara keseluruhan kartu dengan SIM cardakan selesai didistribusikan tahun depan,” ujar Rini.

Di sejumlah stasiun pengisian BBM, malam ini terjadi antrean panjang. Saya memantau melalui media dan media sosial. Banyak yang tidak setuju atas kenaikan harga BBM, yang oleh pemerintah Jokowi disebut sebagai program pengalihan subsidi BBM. Yang mendukung juga banyak. Yang juga nampak adalah kesan “santai” dalam proses pengumuman. Kenaikan BBM kali ini memang tidak mengagetkan, karena Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal kuat melalui berbagai pidatonya, dalam dua pekan terakhir, termasuk di acara APEC CEO Summit di Beijing. —Rappler.com

KENAIKAN HARGA BBM: SEBUAH PILIHAN SULIT

http://samdputra.wordpress.com/2014/11/17/kenaikan-harga-bbm-sebuah-pilihan-sulit/

by samdputra

Tulisan ini tidak akan banyak berfokus pada angka dan data soal APBN, subsidi yang salah sasaran dan angka-angka statistik lain yang membosankan dan bisa dengan mudah anda googling. Tulisan ini akan lebih fokus untuk memberi gambaran pada pembaca yang saya harap rakyat Indonesia yang sedang harap-harap cemas dengan kenaikan BBM. Bagaimana kita harus mengerti kondisi ini dan bagaimana kita bersikap.

Sebelumya mari kita terbang sejenak ke AS untuk mengutip pandangan seorang political activist/comedian Bill Maher, yang bila saya terjemahkan, “Hey, kenapa kau mengeluh harga bensin naik? Tahukah kalian, untuk mendapatkan minyak, negara kita harus berperang dan membunuh orang lain.” Sebuah sarkasme yang kemudian dilanjutkan dengan sarkasme lain pada pemerintahan saat itu, di bawah kepemimpinan W. Bush, “Dear President Bush, lain kali kalau anda bilang kita berperang untuk minyak, pastikan kita bawa pulang minyaknya.”

Dua kalimat terdengar mengolok-olok dan hanya bercanda. Tapi itulah yang terjadi, minyak memicu konflik di beberapa kawasan dunia dan khusus di AS kemudian rakyat sudah mulai bertanya-tanya apa tujuan mereka berperang, kalau memang minyak, kenapa harganya terus naik?

Minyak atau bahan bakar fossil memang masih komoditas utama penghasil energi saat ini. Dan dengan perkembangan industri, pertambahan jumlah kendaraan bermotor, dan peralatan lain yang membutuhkan energi, permintaannya kian naik. Selain itu dia bukan sumber daya yang dapat diperbaharui. Permintaan naik, persediaan berkurang, hukum ekonomi akan berlaku, harga naik. Sejalan waktu harga minyak dunia selalu naik, terkadang turun memang, tapi secara keseluruhan dalam rentang waktu saat sumber energi ini mulai eksploitasi, kecenderungannya naik.

Lho, kita kita kan negara produsen, kalau harga naik, bagus dong. Kita kan anggota OPEC. Nah ini seperti pendukung Liverpool yang bilang, kita kan juara. Jawabannya itu dulu, sekarang tidak lagi. Produksi minyak kita defisit terhadap kebutuhan dalam negeri. Produksinya terus menurun dan bila tidak ada sumber baru maka cadangan minyak kita akan habis dalam kurun waktu 12 tahun. Menjomblo 12 tahun itu lama, tapi percayalah menunggu 12 tahun untuk habisnya cadangan minyak kita, itu waktu yang singkat.

Sebuah fenomena menarik, ada beberapa perusahaan leasing yang memberikan tenor kredit mobil hingga 10 tahun, luar biasa. Melihat fakta bahwa cadangan minyak kita tinggal 12 tahun, maka pemilik mobil ini, punya kesempatan 2 tahun menikmati mobilnya setelah lunas. Setelah itu mungkin dia tidak mampu beli bensin, karena Indonesia akan menjadi negara pengimpor BBM murni. Jadi pikir-pikir deh yang mau kredit mobil. Haha.

Pemerintah selama ini memberikan subsidi sehingga rakyat Indonesia bisa menikmati harga yang lebih murah dari harga minyak dunia. Beban itu dirasa kian berat dan jumlah subsidi BBM di atas subsidi kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa BBM bersubsidi ini malah 77% dinikmati 25% orang-orang berpenghasilan tertinggi.

Singkatnya, beban tinggi, dan salah sasaran.

Mengurangi subsidi BBM dan mengarahkannya ke sektor lain menjadi sebuah pilihan yang harus diambil dan diakui sulit. Buah simalakama. Sama-sama tidak enak.

Lalu ada suara lain. Bagaimana kita tahu subsidi BBM ini belum tepat sasaran. BBM adalah salah satu komponen pembentuk harga kebutuhan pokok. Biaya produksi dan distribusi dipengaruhi harga BBM. Kalau harga BBM naik, otomatis harga kebutuhan pokok naik. Masih untung kalau begitu, kadang-kadang baru ada isu BBM mau naik, harga kebutuhan pokok bisa naik duluan. Oleh karena itu, kalau memang harus naik, lebih baik jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Nanti jadi seperti legenda bulutangkis kita, ragu-ragu Icuk.

Artinya ini pilihan sulit. Secara jangka panjang memang kita harus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, melakukan konversi energi ke gas di jangka menengah, mencari alternatif energi lain, membangun infrastruktur transportasi massal, dll. Banyak pakar yang kita miliki terkait ini. Tapi dalam jangka pendek ini apa? Ya, saya kira mengalihkan alokasi dana subsidi ke sektor yang tepat seperti kesehatan dan pendidikan adalah pilihan. Pilihan yang harus diambil, dan kalau memang sudah diwacanakan jangan berlarut-larut.

Ini bukan kebijakan populis bagi sebuah pemerintahan yang baru sekitar satu bulan bekerja. Saya menempatkan diri sebagai rakyat, juga tidak senang. Tapi saya, tanpa mencoba mewakili rakyat yang lain, mencoba mengerti kondisinya, dan memberi kesempatan pada pemerintahan yang baru ini kalau memang mau mengatur distribusi subsidi.

Maka koalisi di parlemen, pemerintah, ormas, dan semua elemen, kita punya musuh yang lebih nyata: krisis energi. Tanpa bertengkar satu sama lain pun kita sedang menghadapi kesulitan yang nyata. Ya kalau mau ‘disambi’ berantem, berarti memang kita kelebihan energi, haha.

Hal sederhana yang kemudian dikeluhkan rakyat adalah, rakyat memang terbiasa susah, tapi ya sangat tidak adil adalah kalau kemudian lapisan terbawah masyarakat yang kemudian paling menderita akibat kenaikan BBM bersubsidi. Sementara mafia migas merajalela, oknum alat negara terlibat pula. Tidak ada rasa kebersamaan, susah-senang sebagai bangsa dijalani bersama. Oke, kalau memang menaikkan harga BBM bersubsidi ini pilihan yang harus diambil, lakukan jangan ragu. Tapi jangan ragu juga untuk: berantas mafia migas!!!

Bahkan intinya, berantas semua mafia. Pertahankan satu mafia saja, mafia asal Jogja. Mafia Pathuk! #kepleset

10 Alasan Harga BBM Harus Naik

http://katadata.co.id/infografik/2014/11/13/10-alasan-kenapa-harga-bbm-harus-naik

KATADATA – Setiap ada rencana pemerintah mengurangi subsidi harga BBM selalu ada pro kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat merasa perlu tetap ada subsidi untuk membantu masyarakat miskin. Namun sebagian lainnya percaya, dana subsidi harusnya dialihkan ke sektor produktif yang tujuan akhirnya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Kamis (13/11), Katadata menggelar jumpa pers mengenai isu ini. Katadata berpendapat Pemerintah perlu segera menyusun rencana (roadmap) yang jelas untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap guna mengakhiri era BBM murah. Pemerintah sebaiknya kembali menerapkan kebijakan subsidi tetap harga BBM seiring fluktuasi harga minyak dunia, seperti pernah diterapkan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Siaran pers dan presentasi lengkap Katadata bisa diunduh di link berikut: Siaran Pers dan Presentasi

Katadata juga mencoba merangkum 10 alasan mengapa harga BBM saat ini harus naik dalam rangkaian infografik berikut:

1. Indonesia Negara Boros Subsidi