Ronny Leung
Tdk terasa Agustus ini sudah 1 tahun DPR sudah dilantik
DPR kali ini DPR yang hebat dengan koalisi2annya
Tanpa 1 pun UU yang berhasil disahkan
DPR kali ini DPR yang hebat dengan koalisi2annya
Tanpa 1 pun UU yang berhasil disahkan
Kalaupun ada krisis di negara ini, bisakah kita salahkan pemerintah atas kenaikan suku bunga The Fed ?
Salahkah lagi bila Tiongkok mendevaluasi yuan reaksi perang mata uang dengan USA ?
Salahkah lagi bila Tiongkok mendevaluasi yuan reaksi perang mata uang dengan USA ?
Sadarkah kita bahwa negara ini bukan negara kaya secara finansial meskipun kita kaya sumberdaya alam ? Kita masih punya hutang 3.000 T
Kalaupun kita kecewa thd pengelolaan SDA alam kita,sadarkah kita bahwa mungkin dari kita kecil tambang emas itu dinamakan Tembaga Pura (emas dihitung tembaga), dan itu ternyata sebagian kecil
Tahukah anda kenapa nelayan asing bisa melaut dgn bebas disini ? Mereka membeli hak dari mafia laut Indonesia yg memberi ijin, siapakah mereka yg punya hak memberi ijin? Tanyakan hal tersebut pada jaman orba
Harga pangan naik, bukankah kita juga yg ingin produksi pangan berdikari di negeri sendiri ? Apakah kita ingin seperti dulu mark up impor sapi dll ?
Kalaupun kita kecewa thd pengelolaan SDA alam kita,sadarkah kita bahwa mungkin dari kita kecil tambang emas itu dinamakan Tembaga Pura (emas dihitung tembaga), dan itu ternyata sebagian kecil
Tahukah anda kenapa nelayan asing bisa melaut dgn bebas disini ? Mereka membeli hak dari mafia laut Indonesia yg memberi ijin, siapakah mereka yg punya hak memberi ijin? Tanyakan hal tersebut pada jaman orba
Harga pangan naik, bukankah kita juga yg ingin produksi pangan berdikari di negeri sendiri ? Apakah kita ingin seperti dulu mark up impor sapi dll ?
Kalaupun pemerintah saat ini sedang bergulat menyelesaikan masalah negara ini satu persatu
Negeri maju tidak dibuat dalam 1 jam seperti memasak singkong
Negeri makmur tdk terjadi dalam 1 hari seperti menjahit baju
Negeri maju tidak dibuat dalam 1 jam seperti memasak singkong
Negeri makmur tdk terjadi dalam 1 hari seperti menjahit baju
Ada harga yg harus kita bayar
Kita harus membayar hutang yg sudah diwariskan pemerintahan sebelumnya
Kita harus membayar harga pangan lebih mahal utk petani kita berdikari
Kita harus membayar mahal mata uang kita lemah karena kita dininabobokan dgn hutang utk subsidi bukan investasi selama puluhan tahun
Kita harus membayar hutang yg sudah diwariskan pemerintahan sebelumnya
Kita harus membayar harga pangan lebih mahal utk petani kita berdikari
Kita harus membayar mahal mata uang kita lemah karena kita dininabobokan dgn hutang utk subsidi bukan investasi selama puluhan tahun
Pertanyaannya apakah kita akan menyalahkan seseorang yg berusaha merubah keadaan, membangun kembali negeri ini satu demi satu,membubarkan petral,memberantas mafia laut,daging dll ataukah kita bertanya selagi ada yg berjuang lalu apa gunanya penguasaan mayoritas koalisi merah putih di DPR (60%) tanpa UU yang dihasilkan ?
Apakah anda tahu beberapa payung kerja eksekutif sekarang adalah inpres dan perpres ?
Apakah anda tahu UU adalah dasar bagi pemerintah utk bekerja ?
Bekerja untuk menjalankan APBN
Bekerja utk membangun jalan2 dan akses
Bekerja utk memberi kucuran dana bagi petani,nelayan,dll utk menghasilkan produk pangan bagi seluruh masyarakat
Apakah anda tahu UU adalah dasar bagi pemerintah utk bekerja ?
Bekerja untuk menjalankan APBN
Bekerja utk membangun jalan2 dan akses
Bekerja utk memberi kucuran dana bagi petani,nelayan,dll utk menghasilkan produk pangan bagi seluruh masyarakat
Dana Aspirasi,uang kasur,bangun 7 proyek ??
Itukah bantuannya bagi bangsa dan negaranya dalam menghadapi krisis dunia ini ??
Itukah bantuannya bagi bangsa dan negaranya dalam menghadapi krisis dunia ini ??
Masa Sidang IV DPR Berakhir, Tak Ada Satu Pun UU yang Disahkan
http://nasional.kompas.com/read/2015/07/07/12394401/Masa.Sidang.IV.DPR.Berakhir.Tak.Ada.Satu.Pun.UU.yang.Disahkan
Deretan kursi kosong saat rapat paripurna pengesahan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2013 di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2014).JAKARTA, KOMPAS.com — DPR RI tidak mengesahkan satu pun undang-undang dalam program legislasi nasional pada masa sidang IV 2014-2015. Setelah berjalan selama sekitar satu setengah bulan, masa sidang IV akhirnya ditutup pada Selasa (7/7/2015), tanpa hasil legislasi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon beralasan, masa sidang IV ini memang difokuskan pada pembahasan UU. Adapun pengesahan UU akan difokuskan pada masa sidang berikutnya.
"Targetnya dari penyusunan ke pembahasan, kami targetkan mulai intensif pada masa sidang V," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Selain itu, lanjut Fadli, pembahasan dan pengesahan UU bukan hanya dilakukan oleh DPR, melainkan juga oleh pemerintah. Menurut dia, sejauh ini baru tiga draf RUU yang diserahkan oleh pemerintah.
"Kalau yang inisiatif DPR, sudah lebih dari 10 draf disiapkan," ujarnya.
DPR hari ini menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang IV 2014-2015. Anggota DPR akan menjalani masa reses hingga 13 Agustus 2015.
"Rendahnya Moralitas Anggota DPR Tak Bisa Jalankan Fungsi Legislasi..."
http://nasional.kompas.com/read/2015/07/08/15040191/.Rendahnya.Moralitas.Anggota.DPR.Tak.Bisa.Jalankan.Fungsi.Legislasi
Ilustrasi DPR: Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang IV Tahun 2014-2015, di ruang sidang paripurna II, Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015). Hadir Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah.
JAKARTA, KOMPAS.com — Rendahnya kinerja DPR RI periode 2014-2019 di bidang legislasi terus menuai kritik. Pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto, menilai, situasi demikian merupakan bukti bobroknya lembaga DPR RI dan rendahnya moral para anggotanya.
"Kinerja DPR hingga masa sidang terakhir ini adalah bukti nyata buruknya kinerja lembaga, bobroknya dan rendahnya moralitas anggota DPR yang tidak bisa menjalankan fungsi legislasi," ujar Nico saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/7/2015).
DPR periode sekarang, lanjut Nico, menjadi beban dan bagian dari persoalan bangsa. Sebab, selain minimnya kinerja, mereka masih saja melakukan tindakan tidak terpuji seperti berkelahi, tidur saat sidang, bolos rapat, hingga mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan keadilan publik. (Baca: "Anggota DPR Itu Menyelesaikan Kepentingan Pribadi Dulu")
Beberapa hal yang diingat Nico, antara lain, pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dinilai menghina buruh, pernyataan sejumlah anggota DPR yang mendukung program dana aspirasi, rencana revisi Undang-Undang KPK, hingga mewacanakan diundurnya pilkada serentak. (Baca: Pemerintah Tolak Dana Aspirasi, Ketua DPR "Keukeuh" Minta Disetujui)
"Perilaku sebagian besar anggota DPR, secara khusus semua elite pimpinan DPR, menandakan perlunya revolusi mental di kalangan mereka sendiri," ujar Nico.
Nico berkelakar, seharusnya yang perlu dipecat bukanlah menteri Kabinet Kerja, melainkan anggota DPR RI yang tidak produktif. Nico yakin, kalaupun anggota DPR mengebut program legislasi pada masa sidang berikutnya, sangat mungkin hasilnya akan buruk dan banyak digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). (Baca:DPR Hampa Prestasi, tetapi Minta Dana Aspirasi)
Ia berharap masing-masing partai politik ikut berbenah dengan memacu wakil-wakilnya agar lebih produktif.
Setidaknya, ada 39 RUU yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2015. Namun, hingga penutupan sidang keempat kemarin, baru dua UU yang selesai dibahas, yaitu UU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintah Daerah. (Baca: Masa Sidang IV DPR Berakhir, Tak Ada Satu Pun UU yang Disahkan)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon beralasan, masa sidang IV ini memang difokuskan pada pembahasan UU. Adapun pengesahan UU akan difokuskan pada masa sidang berikutnya.
"Targetnya dari penyusunan ke pembahasan, kami targetkan mulai intensif pada masa sidang V," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Selain itu, lanjut Fadli, pembahasan dan pengesahan UU bukan hanya dilakukan oleh DPR, melainkan juga oleh pemerintah. Menurut dia, sejauh ini baru tiga draf RUU yang diserahkan oleh pemerintah.
Tak Hasilkan Produk Legislasi, Kinerja DPR Harus Diaudit
http://nasional.kompas.com/read/2015/07/08/08370061/Tak.Hasilkan.Produk.Legislasi.Kinerja.DPR.Harus.Diaudit
Situasi rapat paripurna, Selasa (23/6/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada Arie Sudjito menilai, kinerja anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan harus segera diaudit. Hal itu menyusul tak ada satu pun produk legislasi yang disahkan pada masa sidang IV periode 2014-2015 ini.
"Sorotan publik selama ini sudah begitu tajam kepada parlemen ini, tapi mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Saya kira sudah saatnya fungsi parlemen ini harus diaudit," kata Arie saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).
Arie mengatakan, parlemen saat ini cenderung mementingkan untuk menyelesaikan atau membahas produk legislasi yang berkaitan dengan kepentingan parpol mereka. Contohnya, kata Arie, pembahasan dana aspirasi.
"Bukannya mereka me-review budget, malah mereka ini mintabudget," kata dia.
Selain itu, ia juga menyoroti, kemampuan anggota DPR dalam menghasilkan produk legislasi. Menurut dia, tidak sedikit hasil produk legislasi anggota DPR yang kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, setelah sebelumnya ada yang mengajukan judicial review.
"Partai pun juga mulai sibuk bermanuver mengkritisi kinerja pemerintah dan mengaitkannya dengan reshuffle. Seakan-akan anggota DPR ini menunggu durian runtuh reshuffle," ujarnya.
Sebelumnya, DPR RI tidak mengesahkan satu pun undang-undang dalam program legislasi nasional pada masa sidang IV 2014-2015. Setelah berjalan selama sekitar satu setengah bulan, masa sidang IV akhirnya ditutup pada Selasa (7/7/2015), tanpa hasil legislasi.
"Sorotan publik selama ini sudah begitu tajam kepada parlemen ini, tapi mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Saya kira sudah saatnya fungsi parlemen ini harus diaudit," kata Arie saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).
Arie mengatakan, parlemen saat ini cenderung mementingkan untuk menyelesaikan atau membahas produk legislasi yang berkaitan dengan kepentingan parpol mereka. Contohnya, kata Arie, pembahasan dana aspirasi.
"Bukannya mereka me-review budget, malah mereka ini mintabudget," kata dia.
Selain itu, ia juga menyoroti, kemampuan anggota DPR dalam menghasilkan produk legislasi. Menurut dia, tidak sedikit hasil produk legislasi anggota DPR yang kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, setelah sebelumnya ada yang mengajukan judicial review.
"Partai pun juga mulai sibuk bermanuver mengkritisi kinerja pemerintah dan mengaitkannya dengan reshuffle. Seakan-akan anggota DPR ini menunggu durian runtuh reshuffle," ujarnya.
Sebelumnya, DPR RI tidak mengesahkan satu pun undang-undang dalam program legislasi nasional pada masa sidang IV 2014-2015. Setelah berjalan selama sekitar satu setengah bulan, masa sidang IV akhirnya ditutup pada Selasa (7/7/2015), tanpa hasil legislasi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon beralasan, masa sidang IV ini memang difokuskan pada pembahasan UU. Adapun pengesahan UU akan difokuskan pada masa sidang berikutnya.
"Targetnya dari penyusunan ke pembahasan, kami targetkan mulai intensif pada masa sidang V," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Selain itu, lanjut Fadli, pembahasan dan pengesahan UU bukan hanya dilakukan oleh DPR, melainkan juga oleh pemerintah. Menurut dia, sejauh ini baru tiga draf RUU yang diserahkan oleh pemerintah.
No comments:
Post a Comment