Wednesday, November 15, 2006

Anjing Menggonggong Tahu Jawabnya [Persona on de Soto]

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0611/12/persona/3080474.htm

Minggu, 12 November 2006

Simon Saragih

Sang ayah Jose Soto de la Jara memberi putranya nama Hernando de Soto. Itu adalah juga nama salah satu penjelajah Eropa di Benua Amerika. Ekonom kelahiran Arequipa, Peru, 2 Juni 1941, itu meraih PhD bidang ekonomi dari Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Geneva, Swiss.Dia menyukai nasi goreng, setelah pernah mengecapnya di usia belia di Restoran Descaux Vives milik warga Indonesia di Geneva. Ia tidak minum alkohol dan hanya suka jus buah. Hobinya bekerja dan bekerja, berkunjung ke berbagai negara, berbicara dengan kaum papa, menemui banyak orang. Ia juga menyukai lagu-lagu Juan Luis Guerra, penyanyi dari Republik Dominika. Ia tak segan saat diminta mendendangkan sebaris syair lagu penyanyi idolanya itu. Ia juga kocak, bicara lepas dan tak terkesan sangat elite. Ia terkenal dengan program pemberdayaan sektor informal dan dua bukunya The Other Path (1996) dan The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else (2000), yang laris dan diterjemahkan ke dalam 20 bahasa.

Majalah Time, menyebut De Soto sebagai salah satu dari lima inovator dari Amerika Latin. Harian The New York Times pernah menulis, "Untuk para pemimpin negara miskin, khotbah ekonomi De Soto adalah salah satu yang dinanti-nantikan selama bertahun-tahun".

Ia dipuji Presiden Bill Clinton, peraih Hadiah Nobel Ekonomi Milton Friedman (AS), Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Presiden Bank Dunia James Wolfensohn pernah membawa De Soto dalam sebuah perjalanan ke Rusia dan bertemu Presiden Vladimir Putin.

De Soto, yang juga mantan Gubernur Bank Sentral Peru itu, berkunjung ke Indonesia atas undangan Bank Danamon bekerja sama dengan kelompok penerbit Tempo.

Berikut wawancara dengannya dikombinasikan dengan korespondensi lewat e-mail.

Anda sudah sukses di Eropa, pernah bekerja di GATT (koni WTO), konsultan, dan pebisnis yang sukses. Mengapa kembali ke negara asal dan memikirkan pemberdayaan sektor informal?

Latar belakang saya yang tinggal di dua dunia, mendapatkan sentuhan Eropa dan Amerika Latin. Sejak usia tujuh tahun, saat ayah saya mengungsi ke Eropa karena kudeta politik di Peru, saya lebih banyak menghabiskan waktu di Eropa. Akan tetapi, setiap tahun ayah (pengacara dan pernah bekerja di Organisasi Buruh Internasional) membawa saya dan saudara saya (Alvaro de Soto, Utusan Sekjen untuk Urusan Timur Tengah) berkunjung ke Peru. Ayah menginginkan kami tidak kehilangan identitas, tidak pernah melupakan negara asal.

Dari pengalaman berkunjung itu, saya tidak pernah bisa melihat perbedaan kemampuan rakyat di dunia benua itu. Namun pada usia 17 tahun, saya mulai bertanya, mengapa kami (Peru) jauh lebih miskin dibandingkan dengan Eropa. Penyebabnya, pastilah bukanlah soal otak. Lalu muncullah minat saya mencari penyebab kemiskinan itu, dan kembali ke Peru pada 1980.

Anda menemukan faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di Peru?

Kemiskinan bukanlah semata-mata karena faktor manusia. Satu negara tak memerlukan semua warganya untuk pintar dan tahu segalanya. Pikiran saya soal peranan hukum selalu muncul setiap kali saya berurusan atau berhadapan dengan Pemerintahan Peru. Saat saya hendak mendirikan perusahaan, dibutuhkan ratusan hari untuk mendapatkan izin. Untuk urusan apa pun, kami selalu terbentur dengan kompleksitas, yang tidak terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Dari situlah awal petualangan saya dimulai kembali.

Bisa diceritakan awal petualangan di Peru?

Saya dan tim dari Institute for Liberty and Democracy (ILD) melakukan penelitian pada 1981-1984, mengunjungi daerah-daerah kumuh di Peru, berbicara dengan orang-orang. Kami menemukan 90 persen dari total usaha kecil, 85 persen dari usaha total usaha transportasi di perkotaan, 60 persen dari total bisnis penangkapan ikan, serta 60 persen dari total usaha distribusi dan eceran yang ada di Peru, justru datang dari sektor informal.

Apa definisi sektor informal bagi Anda?

Sektor informal adalah aktivitas ekonomi yang berada di luar sistem ekonomi yang legal, tak dilindungi hukum, rawan terhadap kemungkinan eksploitasi oleh orang yang terlibat kriminal, preman, atau siapa saja yang bisa memanipulasi hukum.

Pemberian status hukum atas lahan, rumah, dan kegiatan bisnis mereka membuat sektor itu bisa mendapatkan kredit dari bank dengan menjadikan kepemilikan tadi sebagai jaminan. Bank pun merasa bahwa jaminan itu adalah sah karena sudah mendapatkan status hukum.

Bisnis di Amerika Serikat juga dimulai dengan hal serupa. Sebanyak 70 persen bisnis dimulai dengan pinjaman dari bank, dengan menjadikan lahan, rumah sebagai kolateral di bank.

Pemberian status hukum pada kepemilikan mereka akan relatif terlindung dari pemeras atau yang memanipulasi hukum. Dengan status resmi itu, sektor informal akan menjadi relatif lebih mudah memohonkan pengadaan aliran listrik, gas, air.

Apa yang terjadi dengan sektor informal di Peru?

Di Peru, saya dan tim saya menemukan negara terbagi dua. Di satu sisi ada sistem hukum yang hanya berlaku pada kelompok elite. Selebihnya, adalah kelompok lain yang menyangkut mayoritas warga, hidup dan bekerja di luar hukum, serta memiliki aturan main sendiri.

Semua usaha itu tidak dilindungi hukum formal. Intinya, mereka tidak memiliki izin usaha dan dianggap ilegal. Kami bertanya kepada pemilik sektor informal, mengapa usaha mereka tak memiliki status hukum. Beberapa dari mereka mencoba mengajukan permohonan untuk mendapatkan status hukum atas lahan, rumah, dan bisnis mereka.

Yang dihadapi adalah birokrasi bertele-tele dan hanya menghabiskan waktu dan uang. Dari temuan itu, kami melakukan analisa dan interpretasi. ILD bekerja sama dengan harian, majalah, dan jaringan televisi paling terkenal di Peru. Hasilnya adalah ulasan soal keberadaan sektor informal sebanyak 14 halaman, tayangan televisi selama sejam.

Politisi dan negara terperangah karena mereka kemudian menyadari bahwa tulang punggung ekonomi Peru adalah sektor informal. ILD kemudian dihubungi banyak pihak. Panggilan telepon paling penting saat itu adalah dari Presiden Fernando Belaunde Terry (saat itu). Dimulailah program pemberdayaan sektor informal, yang membuat kami dihubungi banyak pemimpin negara di dunia.

Bisa diceritakan sukses program itu di Peru?

Pada awal dekade 1980-an ada investasi awal senilai 18,2 juta dollar AS dari USAID (AS) dan CIPE. Dengan dana itu, ILD berhasil memfasilitasi status kepemilikan yang sah atas sekitar 300.000 usaha sektor informal di Peru. Kemudian, terhadap sektor itu, dibuka keran pinjaman ke lembaga pemberi kredit untuk usaha.

Perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha juga diberikan. Hasilnya, usaha yang tadinya berstatus sebagai sektor informal itu berkembang. Akumulasi keuntungan yang didapatkan adalah 10 miliar dollar AS. Usaha tersebut bahkan berhasil meriah tingkat pengembalian modal 142 persen per tahun atas investasi awal USAID.

Ini diperlihatkan dengan hasil studi Bank Dunia, universitas dan Pemerintahan Peru. Dampak lainnya adalah turunnya perekrutan gerakan teroris akibat program ILD, sebagaimana diakui militer Peru dan gerilyawan Komunis Peru. Menurut penelitian University of Princeton, AS, tingkat kehadiran sekolah naik 28 persen di lokasi ILD menjalankan proyek. Di El Salvador, tentara dan gerilyawan kemudian membaur dengan masyarakat umum untuk terlibat dalam proyek ILD.

Setelah proyek ILD, terjadi peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah sebesar 300 juta dollar AS per tahun dan menghasilkan 560.000 pekerjaan legal dan membuat proyek itu memberi inspirasi bagi banyak orang.

Karya ILD menjadi bahan kuliah di Universitas Harvard di daya saing sebuah negara, yang diajarkan oleh Michael Porter pada 2003.

Ada kritikan. Pemberdayaan sektor informal tak cukup dengan pemberian status hukum dan harus diikuti faktor lain, sebagaimana pernah dicetuskan oleh Profesor Geografi Alan Gilbert dari University College, London. Komentar Anda?

Pemberdayaan sektor informal lebih dari sekadar pemberian status hak hukum. Namun, pemberian status itu menjadi salah satu intinya. Dari era pemerintahan Soeharto di Indonesia, hingga Alberto Fujimori di Peru, sudah ada upaya pemberdayaan sektor informal namun relatif tak berhasil. Persoalan terletak pada ketidaktahuan soal cara memulai dan dari mana harus dimulai. Titling adalah salah satu permulaan yang menjadi keharusan. Tanpa itu akan ada sebuah mata rantai yang hilang.

Pemberdayaan sektor informal dimulai program penyadaran (awareness), lalu diagnosa, perancangan reformasi hak kepemilikan (hukum), implementasi reformasi, penginteraksian sektor yang tadi berstatus sektor informal menjadi satu dengan ke sektor modern di bawah satu aturan hukum.

Kaum papa harus menjadi bagian dan pelaku ekonomi yang diakui. Hal ini harus sekaligus menjadi agenda politik. Kebijakan-kebijakan ekonomi juga harus berpihak pada kelompok miskin. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan kuat. Juga perlu dorongan dari politisi untuk kampanye yang memberi motivasi pada konstituennya soal pemberdayaan sektor informal. Semua itu harus diiringi lewat komunikasi luas, termasuk lewat debat publik. Dalam proses ini, akan diperlihatkan betapa kelompok miskin juga punya jiwa wirausaha, namun terhambat oleh keadaan. Kemudian dilakukan konversi hak kepemilikan dari informal menjadi formal dan kemudian mengintegrasikannya dengan semua aset ekonomi lainnya di bawah sebuah hukum yang sama.

Langkah ini terkadang memerlukan penggantian hukum yang buruk atau kebiasaan buruk.

Tahap kelima adalah rekomendasi untuk membuat terjadinya interaksi antara sektor itu dan lembaga pemberi pinjaman, sistem penagihan kredit, penentuan bunga pinjaman dan kewajiban pajak, mendorong pengelolaan usaha yang baik, termasuk pemberian informasi tepat dan akurat soal informasi pasar untuk mendapatkan bahan baku usaha dan pasar untuk menjual hasil produksi.

Dalam buku Anda disebutkan bahwa birokrasi juga berperan besar menjadi penghambat kemajuan, antara lain dengan pelayanan yang bertele-tele?

Ya. Akan tetapi saya kira persoalannya tidak terletak pada birokrasi. Masalahnya adalah pada aturan, yang menjadi wewenang politisi. Birokrasi tak membuat aturan, tetapi politisi. Birokrasi hanyalah pelaksana aturan. Birokrasi telah menjadi sasaran tudingan kegagalan. Hal itu tidak adil dan tak kena sasaran. Berhentilah menyalahkan birokrasi karena yang paling bertanggung jawab adalah politisi, yang terdiri dari parlemen, presiden, dan menteri. Presiden dan menteri bukan birokrasi, tetapi politisi. Dalam berurusan dengan banyak negara, kami selalu memulainya berbicara dengan politisi, yang punya pengaruh terbesar untuk memutuskan atau menggerakkan sebuah misi.

Negara maju sekarang ini, dulunya adalah juga negara miskin. Siapa yang mengubah negara itu? Adalah politisi yang bertanggung jawab atas hukum masa lalu yang buruk. Politisi yang baik menentukan baik tidaknya peruntungan negara di kemudian hari.

Mengapa Anda pernah menjadi target pembunuhan?

Itu terjadi karena ia menuduh kelompok komunis Peru mengeksploitasi rakyat lewat program Shining Path (Jalan Bersinar). Sementara saya punya saran tersendiri soal pemberdayaan sektor informal. Saya menyebut mereka sebagai teroris. Mereka tidak andal dalam dialog. Itu sudah usai dan saya kini berteman baik dengan kelompok itu.

Apakah bersedia menolong Indonesia?

Dengan senang hati jika diminta.

Pada 2003 Anda pernah datang ke Bali. Lalu Anda bertemu dengan kabinet di Jakarta soal misi pemberdayaan sektor informal. Ada komentar dari salah satu kabinet yang menantang Anda bagaimana memberdayakan sektor informal. Lalu Anda secara berseloroh menjawab bahwa anjing menggonggong pun tau jawabnya?

Saya sudah tahu jawabannya karena sebelum ke Jakarta saya juga sudah berbicara dengan sektor informal di Bali, apa yang menjadi hambatan mereka untuk berkembang.

No comments: