Thursday, November 02, 2006

Warta Berita Radio Nederland Wereldomroep

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.
Kamis 02 November 2006 14:40 UTC

* ORGANISASI ISLAM MENDUKUNG IMAM SYEIKH TAJ

Organisasi islam di Australia berpendapat politisi dan media massa seharusnya berhenti  melancarkan apa yang mereka sebut sebagai 'serangan histeris' terhadap kalangan islam. Mereka berpendapat soal imam Syeikh Taj al-Hilali yang terkenal harus diakhiri karena Syeikh
Taj telah meminta maaf atas ucapannya. Menurut organisasi islam terdapat politisi dan media yang melebih-lebihkan persoal tersebut.

Syeikh Taj, imam pada mesjid terbesar di Sydney, menjadi buah bibir karena mengatakan dalam khotbah bahwa perempuan yang tidak mengenakan kerudung sebenarnya ingin  diperkosa. Imam ini telah minta cuti tanpa batas, namun menurut perdana menteri John Howard itu tidak cukup. Ia berpendapat kalangan muslim harus bertindak terhadap Syeikh Taj. Sabtu mendatang para pendukung imam Taj ingin mengadakan demonstrasi di Sydney.

* PERATURAN KEAMANAN INGGRIS DILONGGARKAN

Peraturan keamanan di bandar udara Inggris dilonggarkan. Para penumpang diijinkan membawa 100 mililiter bahan cair sebagai bagasi tangan. Juga alat musik boleh dibawa. Peraturan mulai berlaku hari Senin depan. Dengan pelonggaran ini peraturan keamanan Inggris
setingkat dengan peraturan pada negara Eropa lain.

Kontrol ketat di bandar udara diberlakukan Agustus lalu, setelah serangan teror dengan bahan cair berhasil digagalkan.

* ASIA TERJEBAK LINGKARAN SETAN KEKERINGAN DAN AIR BAH

The International Herald Tribune menulis bahwa Asia terjebak dalam lingkaran setan air bah dan kekeringan. Ada pelbagai penyebab dan solusi. Asia punya cadangan air bersih paling sedikit dibandingkan benua-benua lain. 3.920 meter kubik per orang. Jumlah itu kurang daripada jumlah per orang di Eropa dan Afrika, dan hanya mencapi seperempat cadangan orang Amerika Utara dan seperduapuluh dari cadangan Australia atau Kepulauan Pasifik.

Di pelbagai bagian Asia penyediaan air yang tidak umum untuk semua warga merupakan masalah terpenting. Para pakar berpendapat penduduk negara-negara Asia juga salah: air bersih seringkali disalahgunakan misalnya karena polusi, air diboroskan dan disalahgunakan. Saat ini Asia pada umumnya cenderung lebih makmur dan penduduknya menggunakan
mesin yang perlu banyak air, seperti mesin cuci pakaian dan mesin cuci piring. Juga kekurangan air berdampak pada perekonomian: pabrik kertas, chip komputer dan pabrik baja tergantung dari air.

Untuk jangka panjang jumlah cadangan air berkurang. Pemanasan bumi mencairkan es yang sebenarnya mengalirkan air ke sungai-sungai besar Asia seperti Gangga, Yangtze, Indus, dan Mekong. Karena persediaan es juga merupakan persediaan air minum dan pada musim panas persediaannya berkurang karena mencair, maka ini mengakibatkan ketidakseimbangan air. Seperti air bah dan masa kekeringan. Akibat lain adalah air turun di sungai dan persediaan air berkurang.

Masalah Asia pada saat ini adalah bagaimana menyediakan air minum pada rakyat. Sekitar 669 juta orang hidup tanpa air minum, itulah dua kali lipat penduduk Amerika. Keadaan di Cina bisa dibandingkan dengan Afrika menurut Bank Pembangunan Asia, ADB. Di New Dehli dan Chennai,
India, air minum ledeng hanya tersedia dua jam sehari. Masalahnya bertambah karena pengunaan air di Cina naik dari 100 liter pada 1980 sampai 244 liter pada 2000. Pakar ahli mengatakan negara Asia yang lebih miskin perlu sampai bilyaran dolar untuk memperbaiki prasarana air mereka. Demikiran International Herald Tribune.


* RAJA YORDANIA DESAK UMAT ISLAM SUPAYA TIDAK KUCILKAN DIRI

Intro:
Dalam pidato di Balai Kota Amsterdam, Raja Yordania Abdullah II menyerukan integrasi budaya dan agama. Sang raja yang tengah mengadakan kunjungan kenegaraan di Belanda mendesak kalangan Islam supaya berperan aktif di tengah masyarakat. Laporan redaktur internet Arab Nicolien den Boer.

"Sahabat-sahabat saya, kita bertemu pada saat penting bagi negara-negara beradab di Eropa dan Timur Tengah," demikian kata-kata pertama Raja Abdullah dalam pidatonya Selasa lalu. Ungkapan inilah yang terutama mewarnai kunjungannya ke Belanda. Raja Yordania mengimbau keterlibatan lebih besar kaum Muslim: "Islam tidak mengajar warga Muslim untuk mengucilkan diri dari pembangunan manusia". Sang raja juga menegaskan bahwa tidak seorang pun perlu meninggalkan jati dirinya sebagai orang Muslim untuk bisa menjadi warga yang baik, atau meninggalkan kewarganegaraannya untuk bisa menjadi Muslim yang baik.

"Sukses masyarakat majemuk diamati oleh seluruh dunia," ujar sang Raja. Menurutnya sangatlah penting untuk meredakan debat mengenai peran komunitas Muslim di Belanda.

"Adalah tugas kita untuk menyampaikan pesan berbeda, pesan tentang kekuatan dan kepercayaan pada norma-norma dan perikemanusiaan." Sang Raja juga menambahkan bahwa kaum Kristen maupun Muslim selama lebih 13 abad hidup bersama di Yordania dan saling menghormati.

Ia menegaskan bahwa hukum Islam menuntut supaya warga Muslim tunduk pada hukum negara, tempat mereka tinggal. Dan ini telah dilakukan jutaan warga Muslim.

Adalah keinginan Abdullah sendiri untuk berpidato di ibukota Belanda, Amsterdam, mengenai Islam dan toleransi. Amsterdam dihuni oleh lebih 200 ribu imigran non Barat, termasuk 70 ribu Muslim. Setelah pembunuhan sineas Belanda, Theo van Gogh di Amsterdam, dua tahun lalu,
oleh Mohamad B, perbedaan antara masyarakat Belanda dan imigran Muslim semakin besar, bukan hanya di Amsterdam, melainkan juga di kota-kota lain Belanda. Raja Yordania memuji kebijakan walikota Amsterdam Job Cohen, yang diterapkannya setelah pembunuhan Van Gogh. Selain itu juga memuji motonya yang berbunyi "Kami pertama harus mendengarkan semua
pihak."

Kunjungan Raja Abdullah II serta isterinya Rania dianggap sukses. Kunjungan untuk memperkenalkan rencana perdamaian Arab, yaitu berdirinya negara Palestina sebagai timbal balik perdamaian dengan negara-negara Arab, disambut hangat.

Dalam wawancara dengan media massa Belanda, Raja Abdullah menyampaikan tidak pernah terbentuk sebuah negara Palestina apabila Israel dan Palestina tidak memanfaatkan kesempatan terakhir untuk mengakhiri konflik. Kini Israel memperluas pemukimannya di wilayah Tepi Barat Sungai Yordan, dunia harus cepat bertindak, ujar Abdullah. Apa yang
dimaksudnya dengan dunia adalah Palestina dan Israel, negara-negara Arab maupun Barat. Dalam kunjungan tiga hari yang berakhir Rabu kemarin, Abdullah berupaya mendapat dukungan untuk rencananya.

Kerajaan Belanda dan kerajaan Yordania menjalin hubungan persahabatan yang baik. Orang tua raja Abdullah, mantan Ratu Noor dan mendiang Raja Hussein merupakan sahabat baik Ratu Belanda, Beatrix serta mendiang suaminya, Pangeran Claus. Mendiang raja Hussein pernah menyebut Beatrix sebagai saudaranya.

Media massa Belanda terutama menyorot soal kepribadian raja Abdullah dan Ratu Rania. Abdullah yang berusia 44 tahun dijuluki si penghubung, sama seperti ayahnya. Ia selanjutnya digambarkan sebagai raja yang modern, yang bahasa Inggrisnya lebih bagus ketimbang bahasa Arab, karena ia disuruh ibunya, seorang perempuan Inggris untuk mengikuti pendidikan berbahasa Inggris.

Raja Yordania merupakan pemimpin Arab yang disukai negara-negara Barat, tulis harian Belanda, het Algemeen Dagblad; pemimpin negara yang hidup damai dengan Israel serta sekutu Amerika Serikat. Ia bukan seorang demokrat, namun seorang aristokrat yang menyenangkan, dan Yordania adalah negara polisi Arab yang ramah, tulis harian tersebut.

Media massa juga banyak menyorot soal Ratu Rania, 36 tahun. Ia dipuji karena perjuangannya dalam mengentaskan kemiskinan serta hak-hak azasi manusia. Tapi terutama kecantikannya yang dipuji. Rania merupakan perempuan idaman di negara-negara Arab, walaupun juga dikritik karena suka sekali berbusana mewah dan mengadakan perjalanan. Harian Belanda
menulis: "Ia adalah perempuan Muslim, berdoa lima kali sehari, tapi tidak mengenakan burka. Ia menghormati perempuan yang memilih mengenakan burka." Ungkapan yang ia sampaikan dalam acara talkshow Amerika, Oprah Winfrey dikutip pelbagai surat kabar: "Anda harus
menilai perempuan karena apa yang ada di dalam kepalanya, bukan di atas kepalanya."


* MENYEMBUNYIKAN PEMBUNUH MUNIR DI BALIK KEDAULATAN NEGARA

Rencana kedatangan pelapor khusus PBB ke Indonesia untuk menyelidiki sendiri kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, tersandung. Seperti kebakaran jenggot Kepolisian Indonesia menolak kedatangannya. Penolakan ini tak pelak membuat kecewa istri dan rekan Munir. Kata
mereka, kini makin jelas Polisi tak mendukung pengungkapan kasus pembunuhan Munir.

Ini soal kedaulatan negara. Demikian dalih Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sutanto menolak kehadiran Philips Alston, pelapor khusus PBB yang dikirim untuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

Sutanto: Ini kan kedaulatan kita. Setuju enggak kalau masalah dalam negeri diurus orang luar, dan orang luar pun enggak akan seperti itu (sebaliknya). Kalau bantuan teknis iya, tapi kalau proses hukum penyelidikan harus kita sendiri. Kita enggak mau kalau orang luar mencampuri kan, iya kan. Jangan saudara menggiring ke sana.

Kata Sutanto, bantuan yang bisa diterima kepolisian hanya bantuan teknis. Seperti mendatangkan ahli genetika. Yang lainnya? Tentu tidak, karena polisi tak ingin penyelidikan mereka, yang dianggap lamban oleh rekan-rekan Munir itu, direcoki orang luar.

Sebelumnya polisi memang sudah mengaku butuh bantuan. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Makbul Padmanegara mengaku kesulitan mengungkap siapa pembunuh Munir. Tapi kesulitan macam apa pula itu, Makbul juga tidak mau menjabarkannya.

Makbul Padmanegara: Saya belum bisa menyampaikan bantuan apa yang dibutuhkan dari FBI. Selama ini Polri memang membutuhkan bantuan. Tawaran bantuan itu harus dihormati tapi saya belum tahu bantuan apa. Tawarannya harus kita respon tapi bantuannya seperti apa harus kita pikirkan.

Saudara, rencana kedatangan Philips Alston ke Indonesia adalah buah kunjungan istri Munir, Suciwati dan Koordinator Kontras Usman Hamid ke Amerika Serikat pekan lalu. Di sana mereka bertemu sejumlah pejabat PBB, anggota kongres Amerika serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang hak-hak azasi manusia.

Pelapor khusus PBB ini, idealnya memang bekerjasama dengan polisi. Ia bisa saja masuk dalam tim investigasi baru yang dibentuk polisi baru-baru ini. Namun, jika polisi tak mau bekerjasama, sang pelapor bisa membuat investigasi sendiri sebagai pembanding hasil kerja polisi. Syaratnya pemerintah mengizinkan pelapor datang ke Indonesia.

Koordinator Kontras Usman Hamid menjelaskan mekanisme kerja pelapor khusus PBB saat jumpa pers tentang hasil kunjungannya ke Amerika lalu.

Usman Hamid: Mereview proses hukum, proses investigasi dari awal, baik oleh polisi, tim pencari fakta sampai Mahkamah Agung. Lalu merekomendasikan kebijakan untuk pemerintah Indonesia. Kedua bentuknya bisa dengan investigasi baru yang merupakan gabungan antara tim polisi dengan investigasi PBB, dalam hal ini misalnya Philips Alston. Ketiga membuat investigasi sendiri yang terpisah dari polisi. sehingga nanti ini jadi pembanding.

Hasil kerja pelapor tersebut dilaporkan kepada Dewan HAM PBB dan pemerintah Indonesia. Usman juga mengatakan bila tak mau menerima pelapor khusus PBB, Indonesia bisa diberhentikan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Bekas Sekretaris Tim Pencari Fakta Kasus Munir Asmara Nababan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono supaya mengizinkan tim Pelapor PBB guna membantu penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM tersebut. Kata Asmara, hanya Presiden yang bisa memberikan izin terhadap keterlibatan pihak asing dalam kasus di dalam negeri.

Asmara Nababan: Ada dua hal yang perlu diingat, niat masyarakat internasional untuk terlibat kan baru sekarang, karena semua usaha tampaknya sudah mentok di Indonesia. Dalam hukum HAM internasional, kalau suatu negara sudah kehabisan upaya maka itu waktu bagi
masyarakat internasional untuk ikut.

Asmara menilai, alasan kedaulatan negara yang dilontarkan Kepala Kepolisian Indonesia Sutanto untuk melarang keterlibatan pihak asing dalam kasus Munir tidak masuk akal. Karena Indonesia juga pernah mengundang tentara asing yaitu Interfet dalam menyelesaikan kasus
Timor Timur. Selain itu, kata Asmara, hukum hak-hak azasi manusia internasional juga mengizinkan keterlibatan pihak asing dalam menyelidiki kasus pelanggaran HAM di negara lain apabila negara yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi mengungkap kasus itu.

Kini tinggal pemerintah. Menerima atau menolak kehadiran pelapor itu. Juru bicara Departemen Luar negeri, Desra Percaya mengatakan pemerintah belum ambil keputusan. Alasannya, hingga kini belum ada permintaan dari tim tersebut untuk berkunjung ke Indonesia.

Desra Percaya: Ini adalah mekanisme HAM. Pelapor khusus datang ke sini adalah hal yang biasa. Wajar. Dan selama ini kita enggak selalu terima, kita sesuaikan dnegan kalender kita. Jadi menurut saya tidak usah dibesar-besarkan Philips Alston itu. Itu hal yang biasa datang ke
suatu negara. Dan kaitan dengan keanggotaan kita pada Dewan HAM, kita juga mengatakan proses terbunuhnya Munir belum selesai, kenapa PBB ikut. Itu hak berdaulat dari kita sendiri kok.

Suara sumbang soal kampanye ke dunia internasional Suciwati dan Usman Wahid untuk mengungkap pembunuhan Munir juga datang dari DPR. Politikus PDI Perjuangan di DPR Permadi meminta istri almarhum Munir, Suciwati, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat tak mengundang negara lain mencampuri urusan hukum di Indonesia. Menurut dia, meski Amerika Serikat memiliki penyelidik hebat semacam FBI atau CIA, kenyataannya
negara itu tak mampu menemukan penembak Presiden J.F. Kennedy pada 1960-an.

Jauh hari sebenarnya istri Munir Suciwati berharap pemerintah dan berbagai kalangan menghargai usahanya mencari keadilan. Pemerintah Indonesia mestinya tidak mengabaikan desakan internasional untuk mengungkap pembunuh suaminya.

Suciwati: Kalau pemerintah Indonesia mau main-main di sini, persoalan kredibilitas bangsa dipertaruhkan di sini. Semua mata dunia memandang Indonesia. Dan saya berharap banyak karena saya orang Indonesia dan saya berharap banyak pemerintah Indonesia tetap mencintai keadialn dengan memuntasakan kasus Munir.

Kedatangan pelapor khusus PBB ke Indonesia memang bukan kali pertama. Tim ini pernah datang ke Indonesia untuk kasus kerusuhan 1998 dan kekerasan terhadap perempuan di Aceh dan Timor Leste.

Direktur Imparsial Rusdi Marpaung mengingatkan pemerintah Indonesia tidak usah menolak kedatangan kedatangan pelapor khusus tersebut. Penolakan tersebut bisa membuat citra buruk Indonesia di mata internasional.

Rusdi Marpaung: Tim pelapor khusus PBB itu kan fungsinya membuat alternatif karena dengan dasar urusan kemanusian, pembunuhan yang extra judicial adalah urusan PBB juga. Apalagi dilakukan terhadap pembela HAM yang sudah diakui secara internasional. Indonesia mendapat
nilai buruk kalau begitu. Artinya dia tidak mau membuka diri bahwa ada kasus yang macet dan dibantu pengungkapan secara internasioal.

Rusdi mengatakan jika pemerintah menolak kedatangan pelapor khusus maka makin jelas sudah, pemerintah memang tidak mau mengungkap kasus Munir.

Melihat betapa keras kepalanya pemerintah Indonesia, upaya Suciwati mengungkap pembunuh suaminya masih sangat panjang dan berliku. Tapi ia bertekad akan terus mencari dan membawa ke pengadilan orang-orang yang bertanggungjawab atas pembunuhan suaminya. ...

Suciwati: Bagi saya betapa mahalnya keadilan di Indonesia. Bagi saya putusan MA itu tidak sensitif terhadap kami. Dan bagaimana kasus ini menjadi perhatian dunia internasional. Tidak sensitif karena ini persoalan kredibilitas bangsa. Persoalan keadilan di abaikan begitu saja. Kita tidak boleh lelah menggapai keadilan kebenaran memang jalannya memang pasti panjang. Saya banyak belajar dari keluarga korban ini berat. Tapi menurut saya ini harus dilakukan. Saya harus tetap optimis, itu harus saya jaga. Saya harus punya harapan agar setidaknya bangsa ini berubah, artinya saya harus fokus untuk terus menerus meminta keadilan itu.

Tim Liputan KBR68H Melaporkan untuk Radio Nederland Wereldomroep di Hilversum.

* MILITER TAK DISUKAI DI SULTENG, PEMERINTAH HARUS LEBIH BERDIALOG

Ulah militer dalam menangani kerusuhan Poso dan Palu tidak disukai baik oleh kalangan islam maupun kristen. Untuk itu akan lebih baik jika pemerintah berdialog secara lebih luas dan bukan menjalankan pendekatan militer seperti yang selama ini yang dilakukan. Sementara
itu penangkapan orang-orang yang diduga melakukan kerusuhan juga tidak menjamin bahwa mereka memang benar pelaku sesungguhnya. Ikuti penjelasan Nawawi S. Kilat salah satu deklarator deklarasi Malino kepada Radio Nederland Wereldomroep:

Nawawi S Kilat [NK]: Ada relatif juga karena selama ini kan diumumkan bahwa mereka itu pelaku teror dan seterusnya. Apakah betul mereka ini pelaku teror ini juga masih menjadi tanda tanya. Karena selama ini pengalaman kita terhadap perlakuan aparat apabila ada penangkapan dan seterusnya ini adalah pelakunya, pelakunya, dsb nya. Tapi ternyata setelah lama bukan. Ini pun yang dilakukan merupakan kesepakatan kita waktu ada pertemuan dengan Jusuf Kalla (Wapres-red), Minggu antara kelompok komunitas islam dan komunitas kristen. Kita siap siapapun yang anu (diduga, red) ditangkap saja. Tapi bukan jaminan untuk bisa aman atau tidaknya.

Kami dulu dari kelompok komunitas islam dan kristen beberapa kali pertemuan yang diprakarsai oleh Poso Centre itu kami meminta kepada pemerintah pusat agar tuntaskan kasus Poso dari jilid pertama sampai jilid terakhir seyogyanya dibentuk tim gabungan Pencari Fakta indenpenden berdasarkan keputusan Presiden. Tapi ternyata oleh pemerintah pusat tidak mau didengar kita.

Baik komunitas kristen maupun islam, sama-sama tidak menyukai aparat khususnya brimob dalam pelaksanaan tugasnya itu. Karena terlalu kasar.

Ikuti wawancara selanjutnya dengan Nawawi S Kilat melalui situs web kami:
http://www.ranesi.nl/arsipaktua/Asia/indonesia060905/militer_tak_disukai_poso061102

----------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/



No comments: