Pemerintah Tanpa Kepahlawanan?

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0611/10/opini/3080892.htm

Jumat, 10 November 2006

Garin Nugroho

Salah satu kodrat manusia adalah sifat mulianya untuk menjadi pahlawan.

Yang dimaksud, panduan figur yang membangkitkan minat, yang mengelola kecenderungan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, nilai, sikap, makna hingga peran dalam kehidupan. Dengan kata lain, kepahlawanan adalah antusiasime terhadap figur yang menopang sistem nilai. Pasteur menyebutnya dewa batin penuh energi hidup.

Bisa diduga, tiap warga negara dalam pertumbuhannya tidak pernah dipisahkan dalam pergumulanya dengan aspek serba pahlawan, baik kepahlawanan dalam kehidupan nyata maupun fiksi. Di lain pihak, rendahnya antu- siasisme terhadap nilai kepahlawanan menunjukkan melemahnya daya hidup suatu bangsa. Pertanyaannya, ada apa dengan kepahlawanan pascareformasi?

Tiga aspek
Kepahlawanan mengandung tiga aspek penting dalam kaitannya dengan sistem nilai yang menghidupi daya hidup bangsa.

Pertama, kepahlawanan mengandung keutamaan, yakni nilai-nilai pengorbanan, kerja keras, keberanian, proses belajar, hingga kejujuran. Inilah yang sering disebut karakter berbangsa, muara pembangunan di berbagai aspek berbangsa. Persoalannya, pascareformasi justru banyak muncul kritik terhadap melemahnya nilai keutamaan bangsa, karena proses berbangsa yang lebih menuju konsumerisme, vulgarisme, hingga jalan pintas.

Kedua, kepahlawanan mengandung nilai respek terhadap berbagai perspektif kepemimpinan. Hal ini amat diperlukan di tengah berbagai situasi anomali dan krisis pascareformasi. Harus dicatat, tokoh superhero dalam komik-komik selalu lahir di tengah suasana chaos dan krisis. Umberto Eco menyebutnya lahir di ruang sebelum dan sesudah yang penuh ketidakjelasan.

Persoalannya, pascareformasi, masyarakat belum merasakan kepemimpinan di berbagai aspek. Masyarakat tidak cukup mengenal menteri dan programnya. Menteri dikenal bila ada masalah, seperti kasus lumpur. Atau, masyarakat tidak mengenal perspektif kepahlawanan individu dari tsunami, lumpur, hingga gempa bumi di wilayah birokrasi.

Namun, di televisi, para koruptor dan bandar narkoba yang dipidana justru populer. Masyarakat pun tidak terlalu antusias menunggu pidato Presiden di berbagai bentuk krisis. Padahal pidato di tengah krisis seharusnya mengandung langkah nyata pemecahan masalah.

Aspek ketiga dari kepahlawanan adalah sistem nilai tentang baik-buruk dan semacam spirit keindahan untuk mencapainya. Bisa diduga, ia menjadi medium simbolik penegakan hukum dan norma. Masalahnya, pascareformasi—saat anomali kerja dikonstruksi terhadap berbagai bentuk ketidakadilan terjadi—pemerintah amat lemah membangun kehidupan berbangsa sebagai panduan nilai. Artinya, masyarakat kehilangan bentuk panduan untuk memilih yang baik dan salah serta yang penting dan tidak penting. Maka, coba simak berbagai kerusuhan dan pembunuhan tokoh Munir, yang tidak tuntas menghasilkan kesimpulan siapa yang salah dan benar. Atau, ruang publik yang penuh kekerasan dan pengadilan jalanan.

Pada gilirannya, pemerintah kehilangan strategi budaya, alias pendidikan kewarganegaraan dalam cara menanggapi, berpikir, dan bekerja dalam berbagai aspek berbangsa berbasis prinsip keutamaan. Sebagai perbandingan, tengok strategi budaya mengelola panduan nilai di berbagai negara yang tumbuh produktif. Di pelosok-pelosok museumnya, bahkan di ruang publik, dan berbagai teknologi populer, seperti televisi, bisa terbaca berbagai cerita hingga moto para pahlawan secara mudah. Baik itu moto ahli hukum, sastrawan, militer, penyanyi, fisikawan, hingga olahragawan. Moto yang mengandung panduan nilai hidup para tokoh itu mampu dibaca di gelas cendera mata, kalender, poster, kaus, dan lainnya.

Berwajah dua
Tantangan abad ini adalah kepahlawanan senantiasa terus menghadapi fase dikonstruksi. Sebuah fase berwajah dua, di satu sisi menjadikan kepahlawanan dihidupkan, direvisi dengan aktualitas yang terus diperbarui, atau di sisi lain justru mengalami mati suri yang panjang. Sebutlah, komik-komik lokal Indonesia (Gundala, Godam, dan lain-lain) mengalami mati suri panjang pasca-1980. Ini berbeda dengan Batman, yang terus lahir, dari format komikal untuk anak, lalu lahir dalam berbagai wajah, dari yang amat gelap, sexy, dan lebih manusiawi.

Agaknya, tantangan pemerintahan Presiden Yudhoyono adalah menghidupkan aspek kepahlawanan sebagai panduan sistem nilai di berbagai perspektif dan ruang hidup. Jika ini tidak terjadi, modal ekonomi yang kini menjadi primadona, hanya hidup dalam masyarakat penuh korupsi, konsumtif, apatis, vulgar tanpa respek, penuh keresahan dan jalan pintas. Bisa diduga, ia tidak akan berdaya hidup seperti nasib masyarakat yang kehilangan etos kepahlawanan itu sendiri.

Garin Nugroho Budayawan, Direktur Yayasan Sains, Estetika, Teknologi (SET)